PAN Dorong Pilkada Serentak Diundur 2016
Senin, 22 Desember 2014 - 02:03 WIB
PAN Dorong Pilkada Serentak Diundur 2016
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) mendorong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diundur dari 2015 menjadi 2016.
Pasalnya, selain menunggu pembahasan Perppu Pilkada yang belum dibahas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mempersiapkan banyak hal untuk pelaksanaan pilkada serentak di 247 daerah.
“Menurut saya enggak masalah kalau KPU diberikan waktu dengan mengundur pilkada serentak ke 2016,” kata Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu 21 Desember 2014.
Yandri menjelaskan, pilkada serentak ini harus dikoordinasikan dengan pihak keamanan, logistik, anggaran, teknis, dan hal lainnya.
Menurutnya, penyelenggara pemilu juga harus bisa meminimalisir masalah di lapangan, sehingga pelaksanaan pilkada serentak perdana ini bisa sukses.
“KPU harus kaji komprehensif soal tahapan dengan pemerintah, termasuk beberapa hal yang sudah habis masa jabatan, harus ditunjuk Plt (pelaksana tugas), dan harus dikoordinasikan dengan Kemendagri,” jelas Yandri.
Menurut Yandri, dengan sejumlah alasan tersebut ada baiknya jika pilkada serentak tidak dipaksakan dilaksanakan di 2015 karena, ini akan jadi pertaruhan yang besar bagi bangsa Indonesia.
Diakuinya, kalau pelaksanaan perdananya saja sudah karut-marut, dan tidak berkualitas, maka tujuan dari perbaikan dengan pilkada serentak menjadi sia-sia.
“Jangan sampai dipaksakan tapi enggak ada bedanya, kemananan enggak sinkron, logistik acak-acakan. Jadi, yang selama ini jadi argumentasi pilkada serentak harus dibuktikan,” terang Ketua Barisan Muda (BM) PAN itu.
Pasalnya, selain menunggu pembahasan Perppu Pilkada yang belum dibahas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mempersiapkan banyak hal untuk pelaksanaan pilkada serentak di 247 daerah.
“Menurut saya enggak masalah kalau KPU diberikan waktu dengan mengundur pilkada serentak ke 2016,” kata Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu 21 Desember 2014.
Yandri menjelaskan, pilkada serentak ini harus dikoordinasikan dengan pihak keamanan, logistik, anggaran, teknis, dan hal lainnya.
Menurutnya, penyelenggara pemilu juga harus bisa meminimalisir masalah di lapangan, sehingga pelaksanaan pilkada serentak perdana ini bisa sukses.
“KPU harus kaji komprehensif soal tahapan dengan pemerintah, termasuk beberapa hal yang sudah habis masa jabatan, harus ditunjuk Plt (pelaksana tugas), dan harus dikoordinasikan dengan Kemendagri,” jelas Yandri.
Menurut Yandri, dengan sejumlah alasan tersebut ada baiknya jika pilkada serentak tidak dipaksakan dilaksanakan di 2015 karena, ini akan jadi pertaruhan yang besar bagi bangsa Indonesia.
Diakuinya, kalau pelaksanaan perdananya saja sudah karut-marut, dan tidak berkualitas, maka tujuan dari perbaikan dengan pilkada serentak menjadi sia-sia.
“Jangan sampai dipaksakan tapi enggak ada bedanya, kemananan enggak sinkron, logistik acak-acakan. Jadi, yang selama ini jadi argumentasi pilkada serentak harus dibuktikan,” terang Ketua Barisan Muda (BM) PAN itu.
(maf)
