Ical Diminta Tolak Syarat Rekonsiliasi Golkar Kubu Agung
Minggu, 21 Desember 2014 - 19:44 WIB
Ical Diminta Tolak Syarat Rekonsiliasi Golkar Kubu Agung
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakri (Ical) diimbau menolak beberapa syarat rekonsiliasi yang diajukan Golkar kubu Agung Laksono.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, jika Ical menerima beberapa syarat yang diajukan kubu Agung, akan menjadi preseden buruk bagi partai politik (parpol) dan masa depan demokrasi di Indonesia.
"Jika (syarat) diterima, ini akan menjadi preseden sangat buruk tidak hanya bagi Golkar, tapi juga semua partai dan masa depan demokrasi itu sendiri," kata Margarito kepada Sindonews, Minggu (21/12/2014).
"Saya pikir tidak mungkin Aburizal menjilat ludahnya sendiri. Sebab kalau dia memungkinkan menerima syarat, itu akan menjadi preseden buruk," imbuh dia.
Preseden buruk yang dimaksud Margarito, jika suatu saat konflik internal yang tengah terjadi pada Partai Golkar dapat ditiru oleh partai lain.
Dia memaparkan, bagaimana bisa 20 orang yang berkumpul tanpa memperhatikan AD/ART partai, lalu membuat kongres dan mengundang pengurus daerah, hasil kongres didaftarkan ke pemerintah, dan timbul sengketa.
"Hal ini akan dijadikan contoh oleh partai lain. Syarat ini sebaiknya ditolak Ical," tutup Margarito.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam proses rekonsiliasi, kubu Agung Laksono mengajukan beberapa syarat yang akan dirundingkan dengan kubu Ical.
Di antaranya, Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP), mendukung Perppu Pilkada dan pelaksanaan pilpres tetap dilaksanakan secara langsung, dan Partai Golkar mendukung pemerintahan yang sah.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, jika Ical menerima beberapa syarat yang diajukan kubu Agung, akan menjadi preseden buruk bagi partai politik (parpol) dan masa depan demokrasi di Indonesia.
"Jika (syarat) diterima, ini akan menjadi preseden sangat buruk tidak hanya bagi Golkar, tapi juga semua partai dan masa depan demokrasi itu sendiri," kata Margarito kepada Sindonews, Minggu (21/12/2014).
"Saya pikir tidak mungkin Aburizal menjilat ludahnya sendiri. Sebab kalau dia memungkinkan menerima syarat, itu akan menjadi preseden buruk," imbuh dia.
Preseden buruk yang dimaksud Margarito, jika suatu saat konflik internal yang tengah terjadi pada Partai Golkar dapat ditiru oleh partai lain.
Dia memaparkan, bagaimana bisa 20 orang yang berkumpul tanpa memperhatikan AD/ART partai, lalu membuat kongres dan mengundang pengurus daerah, hasil kongres didaftarkan ke pemerintah, dan timbul sengketa.
"Hal ini akan dijadikan contoh oleh partai lain. Syarat ini sebaiknya ditolak Ical," tutup Margarito.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam proses rekonsiliasi, kubu Agung Laksono mengajukan beberapa syarat yang akan dirundingkan dengan kubu Ical.
Di antaranya, Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP), mendukung Perppu Pilkada dan pelaksanaan pilpres tetap dilaksanakan secara langsung, dan Partai Golkar mendukung pemerintahan yang sah.
(maf)
