JK: Tak Semua Pemilik Rekening Gendut Penjahat
JK: Tak Semua Pemilik Rekening Gendut Penjahat
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait rekening gendut dan transaksi mencurigakan 10 kepala daerah dan mantan kepala daerah yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dia mengatakan, tidak semua kepala daerah yang memiliki rekening gendut itu koruptor. Sebab, ada kepala daerah yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
"Kalau gendut karena korupsi tentu salah. Ada juga kepala daerah yang dulunya pengusaha sehingga dulu dia banyak uang. Ada juga yang rekeningnya gendut mungkin karena istri bekerja," ujar JK di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014).
Menurutnya, yang perlu diketahui sumber perolehan rekening gendut yang dimiliki masing-masing kepala daerah tersebut. Dia berharap, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan.
"Kita tak bisa pretensi semua yang punya uang itu koruptor. Nanti saya punya rekening gendut, tapi anak saya pengusaha, masa salah? Ya tergantung. Jangan berpretensi semua yang punya uang itu penjahat," tegasnya.
Karena itu, dia berpendapat, tak perlu rekening semua kepala daerah maupun mantan kepala daerah diperiksa oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Tidak dong. Bahaya itu, Anda punya duit masa dibilang penjahat, bahaya benar itu," imbuhnya.
Namun, dia enggan mengatakan bahwa rekening gendut milik kepala daerah sesuatu yang wajar. "Saya tak katakan wajar. Tergantung uang itu," pungkasnya.
Dia mengatakan, tidak semua kepala daerah yang memiliki rekening gendut itu koruptor. Sebab, ada kepala daerah yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
"Kalau gendut karena korupsi tentu salah. Ada juga kepala daerah yang dulunya pengusaha sehingga dulu dia banyak uang. Ada juga yang rekeningnya gendut mungkin karena istri bekerja," ujar JK di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2014).
Menurutnya, yang perlu diketahui sumber perolehan rekening gendut yang dimiliki masing-masing kepala daerah tersebut. Dia berharap, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan.
"Kita tak bisa pretensi semua yang punya uang itu koruptor. Nanti saya punya rekening gendut, tapi anak saya pengusaha, masa salah? Ya tergantung. Jangan berpretensi semua yang punya uang itu penjahat," tegasnya.
Karena itu, dia berpendapat, tak perlu rekening semua kepala daerah maupun mantan kepala daerah diperiksa oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Tidak dong. Bahaya itu, Anda punya duit masa dibilang penjahat, bahaya benar itu," imbuhnya.
Namun, dia enggan mengatakan bahwa rekening gendut milik kepala daerah sesuatu yang wajar. "Saya tak katakan wajar. Tergantung uang itu," pungkasnya.
(kri)
Explore More