Era Perpustakaan Digital

Kehadiran perpustakaan digital di Tanah Air terus dioptimalkan. Perpustakaan pusat yang berada di Ibu Kota pun terus optimistis jika perpustakaan digital masih akan terus berkembang dengan baik.

Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Sri Sularsih mengatakan, hingga saat ini semua provinsi telah memiliki perpustakaan digital. Semua ini terwujud berkat kerja sama dan dukungan nyata dari pemerintah pusat.

Sejak 2009 hingga tahun ini perpustakaan pusat telah banyak memberikan bantuan berupa dana maupun bantuan teknis yang dibutuhkan. Seperti penyediaan perangkat keras (hardware ), perangkat lunak (software ), langganan bandwidth , pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan lainnya. Kendati kerja sama akan dihentikan tahun ini, Sri berharap setiap pemerintah daerah (pemda) bisa mandiri dan lebih memperhatikan kelangsungan perpustakaan digital yang dimilikinya.

“Kita sudah memberi tahu kerja sama ini akan selesai tahun ini. Termasuk pemberian dana. Jadi tahun depan semua dana ditanggung provinsi. Tapi, kami akan terus membantu dengan memantau,” ungkapnya kepada KORAN SINDO. Idealnya, lanjut Sri, setiap provinsi bisa melakukan alih media sesegera mungkin. Namun, kenyataan di lapangan sangat bervariatif. Ada yang lamban, tapi ada yang cepat dan aktif juga. Semua bergantung kondisi di daerah masing-masing.

Namun, Sri optimistis sinergi berbagai perpustakaan digital di berbagai daerah bisa dilakukan sesegera mungkin. Karena itu, Sri menyarankan, setiap daerah bisa memberitahukan ke pusat terkait masalah teknis, tapi bukan masalah dana atau anggaran. “Di pusat juga sudah punya divisi sendiri yang khusus menerima pengaduan dari berbagai daerah. Kalau ada laporan, divisi khusus ini langsung bisa membantu,” ungkapnya.

Dari pengamatan Sri, sejauh ini yang menjadi kendala utama di lapangan adalah masalah sumber daya manusia. Mengapa? Karena setiap orang yang terlibat harus memiliki keterampilan dan keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Seperti masalah teknik aplikasi yakni ketersambungan jaringan. Ini biasanya terkait sumber daya manusia yang dinilai belum terlalu paham betul.

Misalkan tentang pemasangan alat pengaman identifikasi frekuensi radio (RFID /radio frequency identification ). Sedangkan yang terjadi, sumber daya manusia yang mumpuni masih sulit ditemukan di masing-masing daerah terkait. Sebagai jalan keluar, pihaknya telah memberikan bimbingan teknologi (bimtek) kepada para sumber daya manusia di daerah selama dua minggu.

Di satu daerah idealnya sumber daya manusia yang dimiliki minimal berjumlah 20 orang untuk layanan dan pengolahan. Selain terus membenahi masalah teknis, Sri sangat berharap pengadaan buku-buku untuk perpustakaan digital juga ditingkatkan sehingga semakin banyak koleksi buku dan begitu pula orang yang mengakses perpustakaan digital.

Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen menilai perpustakaan digital merupakan solusi bagi sulitnya perpustakaan fisik untuk dijangkau. Perpustakaan digital ini dinilai lebih gampang diakses secara luas ke berbagai daerah yang sulit memiliki perpustakaan fisik karena alasan sulitnya dana untuk membangun gedung perpustakaan.

“Perpustakaan digital bisa lebih hemat dari perpustakaan fisik yang membutuhkan uang lebih banyak untuk membangun gedung dan membeli buku-buku,” ungkapnya. Karena itu, Abduh menyaran- kan agar setelah selesai kontrak kerja sama pusat dengan provinsi tahun ini pusat tidak begitu saja lepas tangan. Pusat harus terus melakukan sosialisasi dan pengawasan ke daerah.

Termasuk kontrol dan koordinasi. Dia menuturkan ada beberapa permasalahan yang dihadapi di perpustakaan digital. Masih banyak hal yang kurang atau rendah seperti kesadaran untuk mengakses perpustakaan berbasis digital, strategi yang diterapkan perpustakaan digital, anggaran yang rendah, sumber daya manusia yang kurang, dan lainnya.

Satu yang begitu penting pula yakni memerlukan kebiasaan yang berhub u n g a n dengan teknologi yang canggih. Dia menegaskan harus ada panduan yang jelas, terarah, dan pengawasan yang benar. Dalam pandangannya, teknologi yang digunakan perpustakaan digital bisa menjadi keuntungan untuk menjawab permasalahan alam seperti kondisi geografis di Tanah Air.

KPDI Ke-7

Pada 10-13 November lalu diselenggarakan Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) Ke-7 di Banda Aceh. KPDI adalah forum bertaraf nasional yang merupakan wadah penyampaian gagasan, hasil penelitian, pengetahuan dan pengalaman, serta pertukaran informasi para pemangku kepentingan dan praktisi tentang berbagai aspek pengembangan sistem informasi perpustakaan, khususnya perpustakaan elektronik (e-library ) atau perpustakaan digital.

Tujuannya antara lain memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membangun jaringan kerja sama antarberbagai jenis perpustakaan dalam rangka menyediakan dan memanfaatkan secara bersama sumber informasi yang dapat diakses publik sesuai amanat Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

KPDI Ke-7 ini memuat beberapa sesi paralel dengan topik antara lain Keterbukaan dan Partisipasi dalam Pembangunan Portal Web Perpustakaan Digital Indonesia, Portal Web Perpustakaan Digital Indonesia sebagai Model Pendidikan Terbuka, dan Arsitektur Sistem Informasi Portal Web Perpustakaan Digital Indonesia.

Di konferensi ini hadir para pemakalah dari Perpustakaan Nasional, LIPI, dan dari kalangan akademisi serta dihadiri 500 peserta berlatar belakang pengelola berbagai jenis perpustakaan. Seperti pustakawan, akademisi, peneliti, pengajar, mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi, para penerbit, serta beberapa penyedia bisnis multimedia.

Susi susanti