Pengesahan Perppu Pilkada Diprediksi Tanpa Kendala

JAKARTA - DPR belum membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Namun begitu, peraturan ini diprediksi akan berjalan mulus dan diterima oleh DPR sebagai undang-undang (UU). Artinya tidak akan ada penolakan atas Perppu Pilkada oleh fraksi di parlemen.

"Menurut saya Perppu Pilkada akan berjalan mulus menjadi UU dalam masa sidang ke dua DPR Januari mendatang," ujar pengamat politik Heri Budianto saat dihubungi Sindonews, Sabtu 13 Desember 2014.

Hal senada dikatakan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait. Dia yakin pengesahan Perppu Pilkada di DPR akan berjalan mulus.

Menurutnya, pertemuan antara mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Senin 8 Desember 2014 menjadi angin segar bagi pelaksanaan pilkada langsung.

Apalagi, kata dia, setelah adanya persetujuan langsung yang disampaikan Ketua Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) Aburizal Bakrie atau Ical tersebut terhadap Perppu Pilkada.

"(Di dalam) KMP juga kan sebenarnya banyak yang dukung pilkada langsung," kata Maruarar usai mengisi seminar di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan.