Hilangkan Kegaduhan, MPR Minta Jokowi Ambil Inisiatif
Sabtu, 13 Desember 2014 - 12:21 WIB
Hilangkan Kegaduhan, MPR Minta Jokowi Ambil Inisiatif
A
A
A
TANGERANG SELATAN - Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil inisiatif mengundang perwakilan DPR untuk menyudahi konflik di DPR.
Menurut dia, konflik di parlemen tidak bisa dipisahkan dari komunikasi politik antara pemerintah dan DPR.
Dia menyarankan komunikasi harus kembali dilakukan oleh para pihak. Adapun inisiatif harus datang dari pemerintah.
"Segera, kalau bisa Presiden lebih dahulu mengundang, baru kami rapat konsultasi bertemu ketua-ketua lembaga," ungkap Zulkifli saat menjadi keynote speaker pada seminar bertema Potret Komunikasi Politik Parlemen Republik Indonesia di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (13/12/2014).
Menurut Zulkifli, cara tersebut juga untuk mengakhiri kegaduhan politik di DPR sekaligus memberi kesempatan Pemerintah Jokowi menjalankan pemerintahannya tanpa diganggu kegaduhan politik.
"Semakin bayak silaturahmi akan semakin baik. Semakin banyak bertemu tokoh-tokoh akan semakin baik, akan turunkan tensi politik dan memberi harapan pada bangsa," ujarnya.
Dia meminta fraksi di DPR dan pimpinan partai politik memfasilitasi pertemuan tersebut sekira pertengan Januari.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap pada tahun depan DPR sudah tidak lagi gaduh.
Sebelumnya, Zulkifli mengajak Presiden Jokowi untuk mengadakan rapat rekonsiliasi demi mengakhiri kegaduhan politik yang terjadi di parlemen.
Apalagi saat ini DPR masih mendapat stigma negatif oleh masyarakat lantaran kegaduhan politik di internal parlemen.
"Saya usulkan kepada Presiden bahwa kita harus rapat rekonsiliasi, kalau bisa presiden yang pimpin langsung. Karena kalau dibiarkan masyarakat makin apatis (terhadap DPR)," kata Zulkifli di acara Press Gathering Wartawan Parlemen di Hotel Novotel, Palembang, Jumat 12 Desember 2014.
Menurut dia, konflik di parlemen tidak bisa dipisahkan dari komunikasi politik antara pemerintah dan DPR.
Dia menyarankan komunikasi harus kembali dilakukan oleh para pihak. Adapun inisiatif harus datang dari pemerintah.
"Segera, kalau bisa Presiden lebih dahulu mengundang, baru kami rapat konsultasi bertemu ketua-ketua lembaga," ungkap Zulkifli saat menjadi keynote speaker pada seminar bertema Potret Komunikasi Politik Parlemen Republik Indonesia di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (13/12/2014).
Menurut Zulkifli, cara tersebut juga untuk mengakhiri kegaduhan politik di DPR sekaligus memberi kesempatan Pemerintah Jokowi menjalankan pemerintahannya tanpa diganggu kegaduhan politik.
"Semakin bayak silaturahmi akan semakin baik. Semakin banyak bertemu tokoh-tokoh akan semakin baik, akan turunkan tensi politik dan memberi harapan pada bangsa," ujarnya.
Dia meminta fraksi di DPR dan pimpinan partai politik memfasilitasi pertemuan tersebut sekira pertengan Januari.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap pada tahun depan DPR sudah tidak lagi gaduh.
Sebelumnya, Zulkifli mengajak Presiden Jokowi untuk mengadakan rapat rekonsiliasi demi mengakhiri kegaduhan politik yang terjadi di parlemen.
Apalagi saat ini DPR masih mendapat stigma negatif oleh masyarakat lantaran kegaduhan politik di internal parlemen.
"Saya usulkan kepada Presiden bahwa kita harus rapat rekonsiliasi, kalau bisa presiden yang pimpin langsung. Karena kalau dibiarkan masyarakat makin apatis (terhadap DPR)," kata Zulkifli di acara Press Gathering Wartawan Parlemen di Hotel Novotel, Palembang, Jumat 12 Desember 2014.
(dam)
