Daerah Selektif Terapkan Kurikulum

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta daerah untuk melakukan seleksi kesiapan sekolah melaksanakan Kurikulum 2013. Langkah tersebut sebagai bagian dari evaluasi yang kini sedang dilakukan pemerintah.

Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Timur yang menyatakan tetap akan memakai Kurikulum 2013 harus diuji secara komprehensif. Pasalnya, Kemendikbud sudah menetapkan hanya 6.221 sekolah yang akan melanjutkan Kurikulum 2013.

“Ya, daerah harus realistis untuk mengusulkan mana sekolah yang maju (Kurikulum 2013) atau tidak. Kalau semua sekolah diusulkan, ya akan susah juga. Yang di luar keputusan pak menteri (6.221 sekolah) akan ditangani case by case oleh kami. Karena mungkin saja sekolah itu belum siap untuk melaksanakan Kurikulum 2013,” katanya di kantor Kemendikbud kemarin.

Hamid menjelaskan, bagi kasus khusus seperti itu kemungkinan akan ada kebijakan khusus yang sifatnya diskresi dari Mendikbud Anies Baswedan. Namun seperti apa diskresinya dia meminta, hanya Mendikbud yang secara khusus menjawab tentang itu. Hamid mengakui memang sudah banyak pemerintah daerah yang mengusulkan sekolah mana yang pantas melanjutkan Kurikulum 2013.

Termasuk juga sekolah swasta yang baru menerapkan Kurikulum 2013 selama satu semester, namun persiapannya dilakukan sejak lama karena mereka melatih guru sejak 2013 lalu. Akan tetapi, Hamid menekankan tidak boleh sembarang sekolah melaksanakan Kurikulum 2013 sehingga Kemendikbud akan memvalidasi secara khusus kesiapan sekolah tersebut.

Dirjen menjelaskan, validasi yang dilakukan mencakup aspek manajemen sekolah yakni apakah kepala sekolah mampu memimpin pelaksanaan Kurikulum 2013 hingga akhir. Lalu apakah semua gurunya sudah dilatih atau tidak. Kemendikbud tidak akan memberi izin jika gurunya saja masih belum memahami aspek penilaian siswa seperti yang selama ini dikritisi masyarakat.

Selain itu, Kemendikbud juga akan melihat adakah anggaran baru yang dibebankan ketika Kurikulum 2013 itu berjalan. Pemerintah juga akan meminta dukungan dari orang tua tentang keberlanjutan kurikulum di sekolah tersebut. Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo berpendapat memang harus ada seleksi yang detail dari Kemendikbud untuk memvalidasi sekolah yang siap.

Jangan sampai ada modus bisnis dalam penunjukan sekolah yang siap tersebut. Pasalnya, sekolah pasti akan menyatakan kesiapan melaksanakan kurikulum 2013 untuk menjaring sebanyak-banyaknya siswa untuk mendaftar ke sekolah tersebut. “Ini masalah kejujuran di dunia pendidikan,” ujarnya.

PGRI selaku organisasi yang menaungi 3,2 juta guru memang kemarin sudah menyatakan sikapnya untuk mendukung kebijakan mendikbud yang akan memperbaiki kurikulum namun dengan beberapa catatan. Pertama, revisi Kurikulum 2013 hendaknya jangan parsial karena perbaikan kurikulum ini akan memakan waktu lama.

Dampak terburuk, ujar dia, adanya dualisme pembelajaran yang mengarah ke diskriminasi menyusul pemerintah hanya menunjuk 6.221 sekolah yang mayoritas eks RSBI. Kedua, sekolah yang menjalankan Kurikulum 2013 hendaknya telah tersedia perangkat kurikulum yang lengkap dan guru sudah terlatih dengan baik. Kemendikbud harus tegas untuk tidak memberi izin bagi sekolah yang belum siap atau baru menjalankan satu semester. Usulan ketiga, ujarnya, pemberlakuan kurikulum sebaiknya dimulai pada semester ganjil tahun ajaran 2015/201.

Neneng zubaidah