Partai Politik Masih Jadi 'Mesin Produksi' Korupsi
Selasa, 09 Desember 2014 - 18:06 WIB
Partai Politik Masih Jadi 'Mesin Produksi' Korupsi
A
A
A
JAKARTA - Tepat 9 Desember ini, Indonesia menetapkan hari tersebut sebagai hari antikorupsi. Namun, persoalan korupsi justru seperti 'mati satu tumbuh seribu'. Di mana letak persoalannya?
Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, muara korupsi selain terjadi di lingkungan birokrasi, juga bermula dari sistem yang dibangun di lingkaran partai politik.
Menurutnya, partai politik dinilai gagal dalam mendistribusikan kader-kadernya sebagai panglima pemberantasan korupsi. Justru partai menjadi 'mesin produksi' yang produktif melanggengkan kekuasaan koruptif.
"Tanpa pengelolaan keuangan yang mandiri di mana partai dibiayai oleh anggota-anggotanya dan transparansi, maka akan selalu tersedia kesulitan besar dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Ray saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Menurut Ray, pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga hukum lain, serta para tokoh politik adalah dengan mengatur dan mengelola kembali sistem keuangan partai politik.
Sebab, sistem iuran dari kader-kader partai menjadi salah satu alasan merebaknya kekuasaan koruptif. Apalagi, posisi masyarakat, pun pemerintah, terbatasi dengan model transparansi yang dilakukan partai politik dalam hal keuangan partai.
Ray khawatir, jika masyarakat tak memiliki akses yang memadai untuk mengawasi keuangan partai politik, maka aksi pemberantasan korupsi hanya terjebak pada aksi penangkapan tanpa membersihkan mesinnya, yakni partai politik.
"Maka yang terjadi adalah tragedi penangkapan orang-orang dari waktu ke waktu. Ditangkap tiga akan lahir tiga. Begitu seterusnya," pungkasnya.
Pengamat Politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, muara korupsi selain terjadi di lingkungan birokrasi, juga bermula dari sistem yang dibangun di lingkaran partai politik.
Menurutnya, partai politik dinilai gagal dalam mendistribusikan kader-kadernya sebagai panglima pemberantasan korupsi. Justru partai menjadi 'mesin produksi' yang produktif melanggengkan kekuasaan koruptif.
"Tanpa pengelolaan keuangan yang mandiri di mana partai dibiayai oleh anggota-anggotanya dan transparansi, maka akan selalu tersedia kesulitan besar dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Ray saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Menurut Ray, pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga hukum lain, serta para tokoh politik adalah dengan mengatur dan mengelola kembali sistem keuangan partai politik.
Sebab, sistem iuran dari kader-kader partai menjadi salah satu alasan merebaknya kekuasaan koruptif. Apalagi, posisi masyarakat, pun pemerintah, terbatasi dengan model transparansi yang dilakukan partai politik dalam hal keuangan partai.
Ray khawatir, jika masyarakat tak memiliki akses yang memadai untuk mengawasi keuangan partai politik, maka aksi pemberantasan korupsi hanya terjebak pada aksi penangkapan tanpa membersihkan mesinnya, yakni partai politik.
"Maka yang terjadi adalah tragedi penangkapan orang-orang dari waktu ke waktu. Ditangkap tiga akan lahir tiga. Begitu seterusnya," pungkasnya.
(hyk)
