JK Yakin Perppu Pilkada Diterima DPR
Senin, 08 Desember 2014 - 18:36 WIB
JK Yakin Perppu Pilkada Diterima DPR
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakin Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada akan diterima DPR nantinya.
Dia tak mempersoalkan sikap Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) di Bali, Aburizal Bakrie (ARB), yang menolak Perppu Pilkada tersebut.
"Kalau masuk Demokrat, masuk PAN, kan kira-kira sudah 70 persen," ujar Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Senin (8/12/2014).
Dia yakin karena Partai Demokrat dan PAN sudah menyampaikan dukungannya secara terbuka terhadap Perppu Pilkada.
Maka itu, ujar dia, dapat dipastikan Perppu Pilkada itu akan disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.
"Dapat dipastikan bahwa itu lolos kan. Yang dijual Golkar/Ical itu kan untuk Pilkada lewat DPRD. Itu dapat dipastikan bahwa Perppu dapat diterima. Karena posisinya 60 persen lebih," ungkapnya.
Dalam pertemuan dengan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), JK mengaku mengenai Perppu Pilkada sempat disinggung.
"Ya, tentu juga kita singgung itu, tapi kan semuanya sejak awal tekad itu sama. Bahwa pemerintah, KIH itu sependapat dengan pilkada langsung. Tentu hal ini karena dikeluarkan Pak SBY, otomatis demokrat bersama-bersama," pungkasnya.
Dia tak mempersoalkan sikap Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) di Bali, Aburizal Bakrie (ARB), yang menolak Perppu Pilkada tersebut.
"Kalau masuk Demokrat, masuk PAN, kan kira-kira sudah 70 persen," ujar Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Senin (8/12/2014).
Dia yakin karena Partai Demokrat dan PAN sudah menyampaikan dukungannya secara terbuka terhadap Perppu Pilkada.
Maka itu, ujar dia, dapat dipastikan Perppu Pilkada itu akan disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.
"Dapat dipastikan bahwa itu lolos kan. Yang dijual Golkar/Ical itu kan untuk Pilkada lewat DPRD. Itu dapat dipastikan bahwa Perppu dapat diterima. Karena posisinya 60 persen lebih," ungkapnya.
Dalam pertemuan dengan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), JK mengaku mengenai Perppu Pilkada sempat disinggung.
"Ya, tentu juga kita singgung itu, tapi kan semuanya sejak awal tekad itu sama. Bahwa pemerintah, KIH itu sependapat dengan pilkada langsung. Tentu hal ini karena dikeluarkan Pak SBY, otomatis demokrat bersama-bersama," pungkasnya.
(hyk)
