Perppu Pilkada Jadi Ujian Soliditas KMP

JAKARTA - Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) menjadi ujian bagi soliditas Koalisi Merah Putih (KMP).

"Salah satu ujian KMP ini pada perppu. Kalau mereka (partai-partai koalisi KMP) solid menolak maka akan kuat sampai ke daerah-daerah, ini pertarungan yang tidak mudah," ujar pengamat politik Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf, Jumat 5 Desember 2014.

Menurut Asep, jika KMP konsisten dengan niat awal bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD maka harusnya menolak.

Kendati begitu, lanjut dia, semuanya itu tergantung pada paradigma yang berkembang.

Asep menduga, sikap politik Partai Golkar yang menolak Perppu Pilkada sudah melalui komunikasi politik antara pimpinan partai koalisi.

Apalagi, kata dia, saat pembukaan munas sejumlah pimpinan partai seperti Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua Umum PPP Djan Faridz dan sebagainya.

"Sinyal-sinyal itu sudah ada bahwa Golkar tetap di KMP dan akan menyatakan sikap seperti itu, makanya Golkar berani menolak. Golkar juga tidak mau dipermalukan sendiri, dan tidak ingin kehilangan soliditasnya di KMP, sehingga saat menyatakan itu Golkar sudah mendapat back up dari partai koalisi," paparnya.

Pada Pemilu 2019 mendatang, kata Asep, mekanisme pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan dilangsungkan secara serentak.

Oleh Karena itu, kata dia, kekuatan partai harus dibangun mulai dari daerah-daerah yang dikuasainya. Apabila KMP seperti di pusat maka soliditasnya akan sangat kuat.

"Kalau KMP dibangun sampai ke daerah-daerah maka peta politik akan menguntungkan mereka karena dipilih melalui DPRD itu sah-sah saja tidak melanggar etika dan ini memudahkan KMP dalam menguasai pimpinan di daerah-daerah. Tinggal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bisa tidak menghadangnya,"
tuturnya.

Asep menilai Partai Golkar, Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Gerindra akan tetap solid di KMP.

Lain halnya dengan Partai Amanat Nasional (PAN), Asep menilai Perppu Pilkada akan menjadi dilema bagi partai yang dipimpin Hatta Rajasa ini.

Menurut dia, PAN akan memilih apakah akan loyal kepada ketua umum yang dekat dengan Partai Demokrat (PD) atau tetap loyal kepada KMP.

"PAN pendulumnya mau dibawa kemana? Saya lihat jauh lebih strategis ke KMP daripada ke Demokrat karena Demokrat sudah tidak sekuat dulu. Apalagi pada 2015 akan dicari ketua umum baru," jelasnya.

Belum lagi, pernyataan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang yang saat itu menjadi juru bicara KMP dan mengumumkan bahwa KMP akan menjadi koalisi permanen.