Peringkat Indonesia Membaik, China Melorot
A
A
A
JAKARTA - Organisasi internasional yang fokus memerangi korupsi, Transparency International, mengkhawatirkan kejahatan korupsi meningkat di negaranegara dengan perkembangan ekonomi pesat.
Indeks persepsi korupsi (corruption perceptions index/ CPI) 2014 yang dikeluarkan Transparency International menunjukkan peringkat China dan Turki melorot. Dalam rilis terbarunya itu, Sudan, Korea Utara, dan Somalia menjadi tiga negara paling korup di dunia. Sementara Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia adalah negara paling bersih dari korupsi.
Indonesia mengalami perbaikan dibanding tahun lalu dengan menghuni peringkat ke-107 dari 175 negara yang disurvei. Indonesia memperoleh skor 34, naik dari 32 pada 2013. ”Hasil indeks persepsi korupsi penting dilihat, namun itu tidak dapat dijadikan satu-satunya rujukan penurunan angka korupsi. Rujukan lain perlu dilihat agar hasilnya lebih valid,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat menghadiri pemaparan Indeks Prestasi Korupsi oleh Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta (3/12).
Dalam survei global itu, Turki dan China menjadi negara yang mengalami penurunan peringkat paling tajam. Skor China anjlok empat poin dari 40 menjadi 36. Penurunan poin tersebut menunjukkan kasus korupsi di China telah meningkat dalam 12 bulan terakhir. China bukan negara terkorup di dunia, bukan pula negara terbersih.
Namun, China salah satu negara di dunia yang gencar mengampanyekan perlawanan terhadap korupsi. Dalam ruang lingkup regional Asia-Pasifik, China menduduki posisi ke-17 dari total 29 negara. Mereka diapit Thailand (16/poin 38) dan Indonesia (17/34). Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China mengakui kegagalan pemerintah dalam meminimalisasi kasus korupsi tahun ini.
Meski demikian, mereka menegaskan tidak akan putus asa dan tidak akan terpengaruh de-ngan hasil survei tersebut. Masyarakat menilai dan memaklumi semua upaya dan capaian pemerintah. “Laporan Transparency International tidak konsisten dengan China sebagai negara yang dikenal antikorupsi,” ujar Juru Bicara Kemenlu Hua Chunying, dikutip CNN, kemarin.
“Korupsi merupakan penyakit yang bisa mencoreng keadilan dan perkembangan di seluruh masyarakat. Korupsi harus dimusnahkan.” Komitmen China dalam memberantas korupsi selama ini memang tak sekadar slogan. Mereka memberlakukan hukuman mati terhadap terdakwa yang terbukti bersalah.
Presidan Xi Jinping bahkan telah setuju memperketat pengawasan dan memperluas jaringan antikorupsi. Pemantauan antikorupsi dalam negeri China juga tidak terbatas pada pejabat atau pebisnis, tapi juga menyentuh kalangan militer. Lembaga terkait memantau dengan ketat sirkulasi obatobatan dan senjata.
“Saya tekankan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat China tidak akan ditoleransi jika melakukan tindakan korupsi. Siapa pun itu,” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan, Geng Yansheng, dilansir Chinadaily. Namun, Regional Outreach Manager Transparency International for the Asia- Pacific Region Rukshana Nanayakkara menilai, pendekatan China masih kurang. China perlu melakukan pencegahandantidakhanyafokuspada pemberian hukuman mati terhadap para koruptor.
“Semua kampanye China dalam menangkap koruptor lebih fokus pada pemberian hukuman terhadap tersangka korupsi. Kenyataannya, meski China berupaya menghukum berat pelaku korupsi, angka korupsi di China masih tinggi. Jadi, skor dalam CPI (corruption perceptions index) merupakan masukan yang kuat bagi China,” ungkap Nanayakkara.
Indeks persepsi korupsi merupakan referensi tentang korupsi yang dirilis Transparency International setiap tahun. Kepala Transparency International Jose Ugazmengatakan menyatakan, indeks persepsi korupsi didasarkan pada data korupsi sektor publik, penyalahgunaan dana, dan penyogokan.
”Korupsi merupakan masalah bagi semua negara sehingga pusat-pusat keuangan dunia di Uni Eropa dan AS harus bekerja sama dengan negara-negara yang pesat pertumbuhan ekonominya untuk menghentikan tindak pidana itu,” kata dia.
Muh shamil
Indeks persepsi korupsi (corruption perceptions index/ CPI) 2014 yang dikeluarkan Transparency International menunjukkan peringkat China dan Turki melorot. Dalam rilis terbarunya itu, Sudan, Korea Utara, dan Somalia menjadi tiga negara paling korup di dunia. Sementara Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia adalah negara paling bersih dari korupsi.
Indonesia mengalami perbaikan dibanding tahun lalu dengan menghuni peringkat ke-107 dari 175 negara yang disurvei. Indonesia memperoleh skor 34, naik dari 32 pada 2013. ”Hasil indeks persepsi korupsi penting dilihat, namun itu tidak dapat dijadikan satu-satunya rujukan penurunan angka korupsi. Rujukan lain perlu dilihat agar hasilnya lebih valid,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat menghadiri pemaparan Indeks Prestasi Korupsi oleh Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta (3/12).
Dalam survei global itu, Turki dan China menjadi negara yang mengalami penurunan peringkat paling tajam. Skor China anjlok empat poin dari 40 menjadi 36. Penurunan poin tersebut menunjukkan kasus korupsi di China telah meningkat dalam 12 bulan terakhir. China bukan negara terkorup di dunia, bukan pula negara terbersih.
Namun, China salah satu negara di dunia yang gencar mengampanyekan perlawanan terhadap korupsi. Dalam ruang lingkup regional Asia-Pasifik, China menduduki posisi ke-17 dari total 29 negara. Mereka diapit Thailand (16/poin 38) dan Indonesia (17/34). Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China mengakui kegagalan pemerintah dalam meminimalisasi kasus korupsi tahun ini.
Meski demikian, mereka menegaskan tidak akan putus asa dan tidak akan terpengaruh de-ngan hasil survei tersebut. Masyarakat menilai dan memaklumi semua upaya dan capaian pemerintah. “Laporan Transparency International tidak konsisten dengan China sebagai negara yang dikenal antikorupsi,” ujar Juru Bicara Kemenlu Hua Chunying, dikutip CNN, kemarin.
“Korupsi merupakan penyakit yang bisa mencoreng keadilan dan perkembangan di seluruh masyarakat. Korupsi harus dimusnahkan.” Komitmen China dalam memberantas korupsi selama ini memang tak sekadar slogan. Mereka memberlakukan hukuman mati terhadap terdakwa yang terbukti bersalah.
Presidan Xi Jinping bahkan telah setuju memperketat pengawasan dan memperluas jaringan antikorupsi. Pemantauan antikorupsi dalam negeri China juga tidak terbatas pada pejabat atau pebisnis, tapi juga menyentuh kalangan militer. Lembaga terkait memantau dengan ketat sirkulasi obatobatan dan senjata.
“Saya tekankan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat China tidak akan ditoleransi jika melakukan tindakan korupsi. Siapa pun itu,” kata Juru Bicara Menteri Pertahanan, Geng Yansheng, dilansir Chinadaily. Namun, Regional Outreach Manager Transparency International for the Asia- Pacific Region Rukshana Nanayakkara menilai, pendekatan China masih kurang. China perlu melakukan pencegahandantidakhanyafokuspada pemberian hukuman mati terhadap para koruptor.
“Semua kampanye China dalam menangkap koruptor lebih fokus pada pemberian hukuman terhadap tersangka korupsi. Kenyataannya, meski China berupaya menghukum berat pelaku korupsi, angka korupsi di China masih tinggi. Jadi, skor dalam CPI (corruption perceptions index) merupakan masukan yang kuat bagi China,” ungkap Nanayakkara.
Indeks persepsi korupsi merupakan referensi tentang korupsi yang dirilis Transparency International setiap tahun. Kepala Transparency International Jose Ugazmengatakan menyatakan, indeks persepsi korupsi didasarkan pada data korupsi sektor publik, penyalahgunaan dana, dan penyogokan.
”Korupsi merupakan masalah bagi semua negara sehingga pusat-pusat keuangan dunia di Uni Eropa dan AS harus bekerja sama dengan negara-negara yang pesat pertumbuhan ekonominya untuk menghentikan tindak pidana itu,” kata dia.
Muh shamil
(ars)