Kurikulum 2013 Tetap Dilanjutkan
Selasa, 02 Desember 2014 - 12:40 WIB
Kurikulum 2013 Tetap Dilanjutkan
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan Kurikulum 2013 tetap dilanjutkan. Terhadap berbagai kekurangan yang ditemukan, sekolah diminta memetakan agar ditemukan solusi terbaik.
Mendikbud Anies Baswedan mengungkapkan, pemerintah sekadar mengevaluasi untuk mengetahui adakah substansi yang perlu diperbaiki atau tidak.
Dalam pandangannya, kurikulum semestinya dievaluasi terlebih dulu sebelum diterapkan secara nasional. “Saya tidak mau gonta-ganti kurikulum. Kita hanya ingin menyempurnakan yang sudah ada agar dapat dijalankan dengan baik di semua sekolah oleh semua guru,” kata Anies pada silaturahmi Mendikbud dengan kepala dinas pendidikan se-Indonesia di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.
Anies mengungkapkan, Kemendikbud sekarang ini mewarisi masalah dari pemerintahan sebelumnya. Persoalannya, pemerintah lalu belum melakukan evaluasi. Sementara sudah ada 6.000 sekolah yang menjalankan kurikulum pada masa uji coba. Oleh karena itu, daripada menuai masalah lagi, Kemendikbud membentuk tim evaluasi untuk melanjutkan penerapan kurikulum secara nasional tanpa ada resistensi.
Meski pengakuan mayoritas guru senang dengan metode Kurikulum 2013, menurut dia evaluasi atas kurikulum ini sangat berat. Salah satunya, semester dua sudah mulai jalan, namun 70% sekolah belum menerima buku untuk semester satu. Belum lagi banyak kabupaten yang belum tanda tangan kontrak cetak buku.
“Jika kontrak saja belum ditandatangani, mana mungkin buku bisa dicetak. Banyak masalah yang harus dievaluasi. Saya pun tidak mau terburu-buru diputuskan karena konsekuensinya besar,” tuturnya. Kepada para kepala dinas, Mendikbud meminta pemerintah daerah untuk menganalisis kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing. Analisis diperlukan untuk memperoleh gambaran solusi apa yang bisa dilakukan untuk memajukan pendidikan.
Dia mengatakan, dari data terkini muncul angka-angka yang menunjukkan bahwa kondisi pendidikan Indonesia saat ini sedang bermasalah. Salah satu contohnya, fakta bahwa 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Mendikbud mengatakan, pemerintah membuka diri untuk berdiskusi dan membantu daerah.
Terlebih hubungan pemerintah pusat dan daerah sekarang ini bukan lagi instruksional, melainkan fasi-litator dan mentor. Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam mengakui, Kurikulum 2013 secara konsep bagus, namun dari sisi persiapan buruk. Banyak guru yang belum dilatih dengan baik sehingga tidak mengerti apa yang harus diajarkan ke muridnya. Masalah lain yakni ketersediaan buku, baik untuk guru maupun siswa.
“Di Jawa Timur, baru 17 dari 38 kabupaten yang mendapatkan buku. Sementara di daerah lain belum sama sekali menerima buku, seperti di Jambi dan Sulawesi Selatan,” katanya. Dia meminta Kemendikbud untuk merevisi peraturan mendikbud yang menyebutkan bantuan operasional sekolah (BOS) bisa dipakai untuk membeli buku. Dia mengkhawatirkan peraturan tersebut ilegal, karena BOS seharusnya dipakai untuk operasional sekolah saja.
Sementara itu, kritikus pendidikan Retno Listyarti menyayangkan sikap Mendikbud yang tidak menepati janjinya untuk melibatkan guru dalam tim kajian kurikulum. “Pak menteri ngomong di media ingin menggantikan para profesor itu (yang masuk tim) dengan para guru. Ternyata tidak benar. Ada yang hanya pelatih, mantan guru, dosen, birokrat. Sisanya para profesor dan pejabat struktural Kemendikbud,” tuturnya.
Retno menegaskan, dalam tim evaluasi seharusnya ada unsur guru. Pasalnya, yang memahami permasalahan di lapangan secara detail adalah guru. “Bukan para profesor atau pejabat yang hanya memahami teori,” tegas dia.
Neneng zubaidah
Mendikbud Anies Baswedan mengungkapkan, pemerintah sekadar mengevaluasi untuk mengetahui adakah substansi yang perlu diperbaiki atau tidak.
Dalam pandangannya, kurikulum semestinya dievaluasi terlebih dulu sebelum diterapkan secara nasional. “Saya tidak mau gonta-ganti kurikulum. Kita hanya ingin menyempurnakan yang sudah ada agar dapat dijalankan dengan baik di semua sekolah oleh semua guru,” kata Anies pada silaturahmi Mendikbud dengan kepala dinas pendidikan se-Indonesia di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.
Anies mengungkapkan, Kemendikbud sekarang ini mewarisi masalah dari pemerintahan sebelumnya. Persoalannya, pemerintah lalu belum melakukan evaluasi. Sementara sudah ada 6.000 sekolah yang menjalankan kurikulum pada masa uji coba. Oleh karena itu, daripada menuai masalah lagi, Kemendikbud membentuk tim evaluasi untuk melanjutkan penerapan kurikulum secara nasional tanpa ada resistensi.
Meski pengakuan mayoritas guru senang dengan metode Kurikulum 2013, menurut dia evaluasi atas kurikulum ini sangat berat. Salah satunya, semester dua sudah mulai jalan, namun 70% sekolah belum menerima buku untuk semester satu. Belum lagi banyak kabupaten yang belum tanda tangan kontrak cetak buku.
“Jika kontrak saja belum ditandatangani, mana mungkin buku bisa dicetak. Banyak masalah yang harus dievaluasi. Saya pun tidak mau terburu-buru diputuskan karena konsekuensinya besar,” tuturnya. Kepada para kepala dinas, Mendikbud meminta pemerintah daerah untuk menganalisis kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing. Analisis diperlukan untuk memperoleh gambaran solusi apa yang bisa dilakukan untuk memajukan pendidikan.
Dia mengatakan, dari data terkini muncul angka-angka yang menunjukkan bahwa kondisi pendidikan Indonesia saat ini sedang bermasalah. Salah satu contohnya, fakta bahwa 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Mendikbud mengatakan, pemerintah membuka diri untuk berdiskusi dan membantu daerah.
Terlebih hubungan pemerintah pusat dan daerah sekarang ini bukan lagi instruksional, melainkan fasi-litator dan mentor. Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam mengakui, Kurikulum 2013 secara konsep bagus, namun dari sisi persiapan buruk. Banyak guru yang belum dilatih dengan baik sehingga tidak mengerti apa yang harus diajarkan ke muridnya. Masalah lain yakni ketersediaan buku, baik untuk guru maupun siswa.
“Di Jawa Timur, baru 17 dari 38 kabupaten yang mendapatkan buku. Sementara di daerah lain belum sama sekali menerima buku, seperti di Jambi dan Sulawesi Selatan,” katanya. Dia meminta Kemendikbud untuk merevisi peraturan mendikbud yang menyebutkan bantuan operasional sekolah (BOS) bisa dipakai untuk membeli buku. Dia mengkhawatirkan peraturan tersebut ilegal, karena BOS seharusnya dipakai untuk operasional sekolah saja.
Sementara itu, kritikus pendidikan Retno Listyarti menyayangkan sikap Mendikbud yang tidak menepati janjinya untuk melibatkan guru dalam tim kajian kurikulum. “Pak menteri ngomong di media ingin menggantikan para profesor itu (yang masuk tim) dengan para guru. Ternyata tidak benar. Ada yang hanya pelatih, mantan guru, dosen, birokrat. Sisanya para profesor dan pejabat struktural Kemendikbud,” tuturnya.
Retno menegaskan, dalam tim evaluasi seharusnya ada unsur guru. Pasalnya, yang memahami permasalahan di lapangan secara detail adalah guru. “Bukan para profesor atau pejabat yang hanya memahami teori,” tegas dia.
Neneng zubaidah
(ars)
