TNI-Polri Bentrok, DPR Imbau Pemerintah Buat Kebijakan Adil
Senin, 01 Desember 2014 - 20:03 WIB
TNI-Polri Bentrok, DPR Imbau Pemerintah Buat Kebijakan Adil
A
A
A
JAKARTA - TNI dan Polri kembali mendapat sorotan publik, pasalnya kedua institusi tersebut kembali bentrok di markas Brimob Batam.
Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding mengatakan, bentrok tersebut dikarenakan adanya kecemburuan di antara masing-masing institusi itu.
"TNI menganggap Polri memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan TNI. Sehingga timbul kecemburuan yang menimbulkan potensi-potensi konflik," ujar Syarifuddin di Perpustakaan MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (01/12/2014).
Menurut politikus Partai Hanura itu, memang terdapat beberapa masalah yang menyebabkan adanya konflik pada institusi tersebut.
"Yang melatarbelakangi konflik tersebut bisa masalah bisnis, tingkat kesejahteraan dan kewenangan," tuturnya.
"Karena terdapat statement TNI yang mengatakan kewenangan polisi sangat besar dan memiliki anggaran tersendiri paska pemisahan TNI-Polri," ungkapanya.
Maka solusinya kata dia, pemerintah harus membuat kebijakan secara adil dalam segala segi terhadap kedua institusi ini.
"Perlu ada jaminan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan pengawasan berkala dan berlapis bagi TNI dan Polri," tandasnya.
Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding mengatakan, bentrok tersebut dikarenakan adanya kecemburuan di antara masing-masing institusi itu.
"TNI menganggap Polri memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan TNI. Sehingga timbul kecemburuan yang menimbulkan potensi-potensi konflik," ujar Syarifuddin di Perpustakaan MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (01/12/2014).
Menurut politikus Partai Hanura itu, memang terdapat beberapa masalah yang menyebabkan adanya konflik pada institusi tersebut.
"Yang melatarbelakangi konflik tersebut bisa masalah bisnis, tingkat kesejahteraan dan kewenangan," tuturnya.
"Karena terdapat statement TNI yang mengatakan kewenangan polisi sangat besar dan memiliki anggaran tersendiri paska pemisahan TNI-Polri," ungkapanya.
Maka solusinya kata dia, pemerintah harus membuat kebijakan secara adil dalam segala segi terhadap kedua institusi ini.
"Perlu ada jaminan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan pengawasan berkala dan berlapis bagi TNI dan Polri," tandasnya.
(maf)
