Pemerintah Harus Amankan Munas Golkar, Bukan Melarang
Pemerintah Harus Amankan Munas Golkar, Bukan Melarang
A
A
A
JAKARTA - Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin mengkritik imbauan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang melarang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali, 30 November 2014.
Irman menilai seharusya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) fokus memikirkan cara mengamankan Munas Golkar, bukan meniadakan.
"Kalau mengetahui ada lubang, lubangnya ditutup. Itulah tugas negara. Bukan melarang," ujar Irman di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Terlebih, ujar dia, pemerintah daerah setempat pun tidak menetapkan status Bali sebagai daerah konflik.
"Jadi jangan sampai saya mau bikin acara sunatan di kampung saya, terus negara bilang jangan bikin di situ ada tawuran anak SD di situ. Tugas negara adalah jangan sampai ada tawuran di situ," ungkapnya.
Sebab, kata dia, Pasal 28 UUD 1945 memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk melindungi warga negara.
Menko Polhukam telah meminta kepada Polri untuk tidak mengizinkan Munas Golkar digelar di Bali.
Perhelatan itu dikhawatirkan akan menimbulkan kericuhan yang akan berdampak terhadap kondusivitas Bali.
Sikap Menko Polhukam pun memancing reaksi berbagai pihak. Bahkan tidak sedikit yang menganggap sebagai upaya intervensi.
Menanggapi anggapan itu, Menko Polhukam pun menegaskan dirinya tidak melakukan intervensi.
"Mereka salah saya kira. Mereka pikir saya mengintervensi, tidak. Ngapain masuk-masuk (ke urusan Golkar)," ujar Tedjo usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2014 dan HUT ke-69 PGRI di Istora Senayan, Jakarta, Kamis 27 November 2014.
(Baca: Menko Polhukam Bantah Intervensi Golkar)
Irman menilai seharusya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) fokus memikirkan cara mengamankan Munas Golkar, bukan meniadakan.
"Kalau mengetahui ada lubang, lubangnya ditutup. Itulah tugas negara. Bukan melarang," ujar Irman di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Terlebih, ujar dia, pemerintah daerah setempat pun tidak menetapkan status Bali sebagai daerah konflik.
"Jadi jangan sampai saya mau bikin acara sunatan di kampung saya, terus negara bilang jangan bikin di situ ada tawuran anak SD di situ. Tugas negara adalah jangan sampai ada tawuran di situ," ungkapnya.
Sebab, kata dia, Pasal 28 UUD 1945 memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk melindungi warga negara.
Menko Polhukam telah meminta kepada Polri untuk tidak mengizinkan Munas Golkar digelar di Bali.
Perhelatan itu dikhawatirkan akan menimbulkan kericuhan yang akan berdampak terhadap kondusivitas Bali.
Sikap Menko Polhukam pun memancing reaksi berbagai pihak. Bahkan tidak sedikit yang menganggap sebagai upaya intervensi.
Menanggapi anggapan itu, Menko Polhukam pun menegaskan dirinya tidak melakukan intervensi.
"Mereka salah saya kira. Mereka pikir saya mengintervensi, tidak. Ngapain masuk-masuk (ke urusan Golkar)," ujar Tedjo usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2014 dan HUT ke-69 PGRI di Istora Senayan, Jakarta, Kamis 27 November 2014.
(Baca: Menko Polhukam Bantah Intervensi Golkar)
(dam)
Explore More