Berani Bersuara Kritik Layanan Publik secara Kreatif
Sabtu, 29 November 2014 - 14:09 WIB
Berani Bersuara Kritik Layanan Publik secara Kreatif
A
A
A
JAKARTA - Tidak selamanya kritik dilakukan dengan cara yang anarkistis. Semangat inilah yang tampak pada lomba karya film pendek yang diselenggarakan oleh SindoTV dan Ombudsman Republik Indonesia (RI).
Dengan tagline “Berani Bersuara”, lomba ini mengangkat cerita sehari-hari yang berkaitan dengan pelayanan publik. “Cara melakukan pengaduan atas pelayanan publik yang tidak diatur di undang-undang (UU) dan tidak anarkis adalah dilakukan dengan pendekatan secara kreatif seperti pembuatan film pendek ini,” ujar Ketua Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana saat menghadiri Anugerah Kompetisi Film Pendek 2014 di MNC Tower, Jakarta, kemarin.
Danang mengatakan, salah satu kewajiban pemerintah adalah mendengarkan, sedangkan bersuara adalah hak dari masyarakat. Dengan cara kreatif seperti pembuatan film, dirasa langkah efektif dalam menyampaikan keluhan atas kurangnya pelayanan publik.
“Sekarang tergantung bagaimana rekan-rekan menggunakan hak bersuara. Kalau melalui mekanisme mengadu secara formal dapat menggunakan surat. Jika dengan pendekatan kreatif seperti ini para pejabat tinggi di sana tidak tersinggung ketika dikritik,” katanya.
Dengan menggunakan pendekatan kreatif seperti ini tidak perlu ada yang dirusak jika ingin melakukan kritik. Menurutnya pemerintah harus merespons keluhan masyarakat secara bijaksana. “Karena hanya negara otoriter yang tidak menerima kritik,” ungkapnya.
Danang mengapresiasi acara lomba film pendek ini. Menurut dia, event ini adalah cara mengkritik yang tidak biasa. Lebih dari 100 film dengan durasi rata-rata 3 menit terdaftar dalam ajang yang baru dibuat untuk pertama kalinya ini. Ada 86 film yang masuk dewan penjurian.
“Semoga event yang berkelanjutan menjadi trigger dengan tagline‘berani bersuara’ agar masyarakat tidak takut menyuarakan hal-hal yang menyelewengkan pelayanan publik,” katanya. Mengangkat tema Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berintegritas di Indonesia, Sindo TV dan Ombudsman mengajak masyarakat untuk bersuara dalam bentuk video berdurasi 3 menit.
Sosialisasi kompetisi ini dilaksanakan selama Oktober dan November 2014 oleh Sindo TVdi beberapa kampus seperti Universitas Bina Nusantara (Binus), YAI, Universitas Budi Luhur. Direktur Utama SindoTV Priscilla Diana Airin mengatakan melalui film pendek ini nantinya akan menjadi media bagi masyarakat untuk mengkritik pelayanan publik yang belum maksimal.
“Ini akan menjadi bentuk suara atau pesan secara kreatif mengenai ketidakpuasan akan segala bentuk pelayanan publik yang ada di Indonesia dan mulai memperbaikinya,” kata dia. Dari 86 film yang diseleksi, hanya delapan film yang berpeluang untuk memenangkan hadiah utama.
Delapan film tersebut adalah Menghargai Perdamaian, Rukun Tetangga, Inikah yang Negara Janjikan, Status, Topeng Birokrasi, Lambatnya Proses Pembuatan SIM, Tidak Perlu Anarkis ada Ombudsman, dan Pelayanan Listrik untuk Masyarakat. Setelah disaring juara pertama ajang kompetisi film pendek itu adalah film berjudul Tidak Perlu Anarkis Ada Ombudsman.Pemenang berhak atas hadiah senilai Rp10 juta.
Dita angga
Dengan tagline “Berani Bersuara”, lomba ini mengangkat cerita sehari-hari yang berkaitan dengan pelayanan publik. “Cara melakukan pengaduan atas pelayanan publik yang tidak diatur di undang-undang (UU) dan tidak anarkis adalah dilakukan dengan pendekatan secara kreatif seperti pembuatan film pendek ini,” ujar Ketua Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana saat menghadiri Anugerah Kompetisi Film Pendek 2014 di MNC Tower, Jakarta, kemarin.
Danang mengatakan, salah satu kewajiban pemerintah adalah mendengarkan, sedangkan bersuara adalah hak dari masyarakat. Dengan cara kreatif seperti pembuatan film, dirasa langkah efektif dalam menyampaikan keluhan atas kurangnya pelayanan publik.
“Sekarang tergantung bagaimana rekan-rekan menggunakan hak bersuara. Kalau melalui mekanisme mengadu secara formal dapat menggunakan surat. Jika dengan pendekatan kreatif seperti ini para pejabat tinggi di sana tidak tersinggung ketika dikritik,” katanya.
Dengan menggunakan pendekatan kreatif seperti ini tidak perlu ada yang dirusak jika ingin melakukan kritik. Menurutnya pemerintah harus merespons keluhan masyarakat secara bijaksana. “Karena hanya negara otoriter yang tidak menerima kritik,” ungkapnya.
Danang mengapresiasi acara lomba film pendek ini. Menurut dia, event ini adalah cara mengkritik yang tidak biasa. Lebih dari 100 film dengan durasi rata-rata 3 menit terdaftar dalam ajang yang baru dibuat untuk pertama kalinya ini. Ada 86 film yang masuk dewan penjurian.
“Semoga event yang berkelanjutan menjadi trigger dengan tagline‘berani bersuara’ agar masyarakat tidak takut menyuarakan hal-hal yang menyelewengkan pelayanan publik,” katanya. Mengangkat tema Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berintegritas di Indonesia, Sindo TV dan Ombudsman mengajak masyarakat untuk bersuara dalam bentuk video berdurasi 3 menit.
Sosialisasi kompetisi ini dilaksanakan selama Oktober dan November 2014 oleh Sindo TVdi beberapa kampus seperti Universitas Bina Nusantara (Binus), YAI, Universitas Budi Luhur. Direktur Utama SindoTV Priscilla Diana Airin mengatakan melalui film pendek ini nantinya akan menjadi media bagi masyarakat untuk mengkritik pelayanan publik yang belum maksimal.
“Ini akan menjadi bentuk suara atau pesan secara kreatif mengenai ketidakpuasan akan segala bentuk pelayanan publik yang ada di Indonesia dan mulai memperbaikinya,” kata dia. Dari 86 film yang diseleksi, hanya delapan film yang berpeluang untuk memenangkan hadiah utama.
Delapan film tersebut adalah Menghargai Perdamaian, Rukun Tetangga, Inikah yang Negara Janjikan, Status, Topeng Birokrasi, Lambatnya Proses Pembuatan SIM, Tidak Perlu Anarkis ada Ombudsman, dan Pelayanan Listrik untuk Masyarakat. Setelah disaring juara pertama ajang kompetisi film pendek itu adalah film berjudul Tidak Perlu Anarkis Ada Ombudsman.Pemenang berhak atas hadiah senilai Rp10 juta.
Dita angga
(bbg)
