Kompolnas: Polri di Bawah Kementerian Berisiko
Jum'at, 28 November 2014 - 15:18 WIB
Kompolnas: Polri di Bawah Kementerian Berisiko
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk cermat terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Reposisi Polri dipercaya akan ada risiko politik dan keamanan, khususnya saat masa-masa transisi.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala mengatakan, wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah sebuah format politik Presiden Jokowi.
"Itu terserah pada pemerintah. Jika dianggap Polri di bawah kementerian akan menjadi lebih baik, monggo saja," kata Adrianus kepada Sindonews, Jumat (28/11/2014).
Adrianus mewanti-wanti Jokowi bahwa ada risiko dalam penempatan TNI maupun Polri ke bawah kementerian.
"Akan ada perlawanan jika mereka tidak suka dengan kebijakan itu. Kalau yang dipindahkan PNS di suatu kementerian, mungkin mereka akan ngambek saja. Namun, jika yang dipindah TNI dan Polri, saya duga akan ada ongkos politik dan keamanan," tuturnya.
Adrianus mengharapkan Jokowi tidak membuat kebijakan yang semakin menimbulkan gejolak politik.
"Jangan sampai nanti Jokowi gak jadi kerja gara-gara mengurusi gejolak paska pemindahan Polri. Ingat, mereka (TNI-Polri) bisa menciptakan kondisi. Jadi berhitung saja," kata Adrianus.
Reposisi Polri dipercaya akan ada risiko politik dan keamanan, khususnya saat masa-masa transisi.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala mengatakan, wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah sebuah format politik Presiden Jokowi.
"Itu terserah pada pemerintah. Jika dianggap Polri di bawah kementerian akan menjadi lebih baik, monggo saja," kata Adrianus kepada Sindonews, Jumat (28/11/2014).
Adrianus mewanti-wanti Jokowi bahwa ada risiko dalam penempatan TNI maupun Polri ke bawah kementerian.
"Akan ada perlawanan jika mereka tidak suka dengan kebijakan itu. Kalau yang dipindahkan PNS di suatu kementerian, mungkin mereka akan ngambek saja. Namun, jika yang dipindah TNI dan Polri, saya duga akan ada ongkos politik dan keamanan," tuturnya.
Adrianus mengharapkan Jokowi tidak membuat kebijakan yang semakin menimbulkan gejolak politik.
"Jangan sampai nanti Jokowi gak jadi kerja gara-gara mengurusi gejolak paska pemindahan Polri. Ingat, mereka (TNI-Polri) bisa menciptakan kondisi. Jadi berhitung saja," kata Adrianus.
(dam)
