Larang Munas Golkar, Menteri Jokowi Offside
Rabu, 26 November 2014 - 13:50 WIB
Larang Munas Golkar, Menteri Jokowi Offside
A
A
A
JAKARTA - Sikap Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno melarang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali 30 November sampai 3 Desember 2014 mendatang di Bali dikritik kalangan DPR.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sikap menterinya Joko Widodo (Jokowi) itu sudah menyimpang. Menurutnya, sikap Tedjo Edhy bisa dianggap sedang memancing di air keruh, mengingat latar belakangnya berasal dari Partai Nasdem, salah satu partai politik koalisi Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Menko Polhukam sudah berlebihan dalam bertindak. Tidak sepantasnya dia mencampuri terlalu jauh urusan internal partai politik," ujar Fadli, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/11/2014).
Fadli menilai Partai Golkar sudah mempunyai akar yang kuat, dapat mengatasi berbagai hal yang terjadi di internalnya.
"Seorang presiden maupun menteri diberikan mandat untuk menggunakan kewenangannya dengan baik. Bukan malah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya." jelasnya.
Maka itu dia mengimbau kepada para menteri dan Pemerintahan Jokowi-JK agar tidak offside dalam bertindak. Pemerintahan Jokowi-JK harus merenungkan ungkapan Lord Acton, seorang ilmuwan Inggris.
"Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak (tanpa pengawasan) maka pasti disalahgunakan." imbuhnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sikap menterinya Joko Widodo (Jokowi) itu sudah menyimpang. Menurutnya, sikap Tedjo Edhy bisa dianggap sedang memancing di air keruh, mengingat latar belakangnya berasal dari Partai Nasdem, salah satu partai politik koalisi Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Menko Polhukam sudah berlebihan dalam bertindak. Tidak sepantasnya dia mencampuri terlalu jauh urusan internal partai politik," ujar Fadli, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/11/2014).
Fadli menilai Partai Golkar sudah mempunyai akar yang kuat, dapat mengatasi berbagai hal yang terjadi di internalnya.
"Seorang presiden maupun menteri diberikan mandat untuk menggunakan kewenangannya dengan baik. Bukan malah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya." jelasnya.
Maka itu dia mengimbau kepada para menteri dan Pemerintahan Jokowi-JK agar tidak offside dalam bertindak. Pemerintahan Jokowi-JK harus merenungkan ungkapan Lord Acton, seorang ilmuwan Inggris.
"Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak (tanpa pengawasan) maka pasti disalahgunakan." imbuhnya.
(kur)
