Kenaikan Harga BBM Jadi Pertaruhan Jokowi
Rabu, 26 November 2014 - 12:13 WIB
Kenaikan Harga BBM Jadi Pertaruhan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi pertaruhan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Doni Edwin mengatakan, jika ternyata berhasil menyejahterakan rakyat dengan mengalihkan subsidi BBM, maka Jokowi akan menang dan kembali populer.
“Tetapi dalam politik apa yang dilakukan Jokowi seperti berjudi. PDIP pasti akan mendukung pemerintah. Jika Jokowi berhasil mengalihkan subsidi dalan program yang ia janjikan seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan ini berjalan baik, maka popularitas Jokowi kembali melejit," ungkap Doni di Kota Depok, Selasa 25 November 2014.
Seperti diketahi DPR saat ini menggalang penggunaan hak interpelasi atau hak bertanya.
Kubu Koalisi Merah Putih (KMP) terutama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar adalah pihak yang paling getol mengajukan interpelasi.
Doni menilai menilai sikap Golkar dan PKS wajar dilakukan lantaran keduanya berada di luar pemerintah.
Dia menilai tidak tepat jika DPR melakukan pemanggilan terhadap pemerintah. "Cukup setingkat menteri misalnya. Kalau presiden maka implikasi politiknya akan besar," katanya.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Doni Edwin mengatakan, jika ternyata berhasil menyejahterakan rakyat dengan mengalihkan subsidi BBM, maka Jokowi akan menang dan kembali populer.
“Tetapi dalam politik apa yang dilakukan Jokowi seperti berjudi. PDIP pasti akan mendukung pemerintah. Jika Jokowi berhasil mengalihkan subsidi dalan program yang ia janjikan seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan ini berjalan baik, maka popularitas Jokowi kembali melejit," ungkap Doni di Kota Depok, Selasa 25 November 2014.
Seperti diketahi DPR saat ini menggalang penggunaan hak interpelasi atau hak bertanya.
Kubu Koalisi Merah Putih (KMP) terutama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar adalah pihak yang paling getol mengajukan interpelasi.
Doni menilai menilai sikap Golkar dan PKS wajar dilakukan lantaran keduanya berada di luar pemerintah.
Dia menilai tidak tepat jika DPR melakukan pemanggilan terhadap pemerintah. "Cukup setingkat menteri misalnya. Kalau presiden maka implikasi politiknya akan besar," katanya.
(dam)
