KPK Tolak Awasi Munas Golkar
Rabu, 26 November 2014 - 06:31 WIB
KPK Tolak Awasi Munas Golkar
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak untuk mengawasi jalannya Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke-IX.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas. Menurutnya, kader partai berlambang pohon beringin itu merupakan orang yang berintegritas.
"Golkar itu partai yang sangat senior, banyak orang baik di tubuh partai Golkar. Konsekuensinya Golkar kita dorong untuk menunjukkan banyak kader Golkar yang potensi kuat yang berintegritas," ujar Busyro di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa 25 November 2014.
Busyro berpendapat, jika KPK memenuhi permintaan Partai Golkar, nantinya akan menimbulkan image bahwa partainya tidak mampu melakukan pengawasan sendiri.
"Itu pertanyaannya, apakah justru tidak menimbulkan image seakan di tubuh Golkar tidak mampu untuk melakukan pengawasan?" ujarnya.
Dalam kesempatan itu Busyro mengatakan, jika ditemukan permainan uang dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, KPK siap memproses.
"Secara moral memang kami berkepentingan, karena Golkar partai politik, itu pilar demokrasi yang harus kita perkuat. Jika ada yang menemukan itu (permainan uang), silakan melaporkan kepada KPK, akan kita proses," tuturnya.
Diketahui, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso meminta KPK ikut mengawasi jalannya Munas ke-IX Golkar yang digelar di Pulau Dewata, Bali.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR itu, langkah tersebut guna mencegah terjadinya permainan uang dalam pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.
Dia juga meminta DPP Golkar menindaklanjuti adanya wacana tersebut. Sehingga ada transparansi dalam proses penyelenggaraan munas.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas. Menurutnya, kader partai berlambang pohon beringin itu merupakan orang yang berintegritas.
"Golkar itu partai yang sangat senior, banyak orang baik di tubuh partai Golkar. Konsekuensinya Golkar kita dorong untuk menunjukkan banyak kader Golkar yang potensi kuat yang berintegritas," ujar Busyro di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa 25 November 2014.
Busyro berpendapat, jika KPK memenuhi permintaan Partai Golkar, nantinya akan menimbulkan image bahwa partainya tidak mampu melakukan pengawasan sendiri.
"Itu pertanyaannya, apakah justru tidak menimbulkan image seakan di tubuh Golkar tidak mampu untuk melakukan pengawasan?" ujarnya.
Dalam kesempatan itu Busyro mengatakan, jika ditemukan permainan uang dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, KPK siap memproses.
"Secara moral memang kami berkepentingan, karena Golkar partai politik, itu pilar demokrasi yang harus kita perkuat. Jika ada yang menemukan itu (permainan uang), silakan melaporkan kepada KPK, akan kita proses," tuturnya.
Diketahui, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso meminta KPK ikut mengawasi jalannya Munas ke-IX Golkar yang digelar di Pulau Dewata, Bali.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR itu, langkah tersebut guna mencegah terjadinya permainan uang dalam pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.
Dia juga meminta DPP Golkar menindaklanjuti adanya wacana tersebut. Sehingga ada transparansi dalam proses penyelenggaraan munas.
(maf)
