Larang Bertemu DPR, Pemerintah Buat Kesalahan
Selasa, 25 November 2014 - 13:22 WIB
Larang Bertemu DPR, Pemerintah Buat Kesalahan
A
A
A
JAKARTA - Langkah pemerintah meminta agar para menteri menunda pertemuan dengan DPR dinilai sebuah kesalahan.
"Kalau sikap ini terus dilakukan pemerintah sedang melakukan blunder sendiri," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfuz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Menurut dia, apabila pemerintah menginstruksikan melarang menteri untuk tidak hadir di DPR maka itu sebuah kesalahan.
Apalagi, kata dia, pemerintah haruis mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perjuangan pada Januari 2015.
"Kalau DPR tidak mau menerima pemerintah bagaimana? Apa menteri baru itu bisa bekerja," katanya.
Diketahui, Komisi I telah menjadwalkan pertemuan dengan sejumlah mitra kerja. Lantaran adanya arahan tersebut maka mereka untuk sementara waktu tak bisa ikut rapat dengan Komisi I.
"Kalau ini berlanjut ini akan menimbulkan situasi kegaduhan politik," pungkasnya.
Menteri Sekretaris Kabinet (Sekab) Andi Widjajanto menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada jajaran kabinet untuk menunda pertemuan dengan DPR.
Penundaan itu sampai DPR benar-benar solid. Meskipun sepakat islah, DPR belum menjalankan poin poin kesepakatan islah.
"Kalau sikap ini terus dilakukan pemerintah sedang melakukan blunder sendiri," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfuz Siddiq di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2014).
Menurut dia, apabila pemerintah menginstruksikan melarang menteri untuk tidak hadir di DPR maka itu sebuah kesalahan.
Apalagi, kata dia, pemerintah haruis mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perjuangan pada Januari 2015.
"Kalau DPR tidak mau menerima pemerintah bagaimana? Apa menteri baru itu bisa bekerja," katanya.
Diketahui, Komisi I telah menjadwalkan pertemuan dengan sejumlah mitra kerja. Lantaran adanya arahan tersebut maka mereka untuk sementara waktu tak bisa ikut rapat dengan Komisi I.
"Kalau ini berlanjut ini akan menimbulkan situasi kegaduhan politik," pungkasnya.
Menteri Sekretaris Kabinet (Sekab) Andi Widjajanto menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada jajaran kabinet untuk menunda pertemuan dengan DPR.
Penundaan itu sampai DPR benar-benar solid. Meskipun sepakat islah, DPR belum menjalankan poin poin kesepakatan islah.
(dam)
