Revolusi Mental Birokrasi Baru Sekadar Masuk Telinga

JAKARTA - Pelayanan untuk masyarakat Indonesia dalam hal birokrasi selama ini dianggap masih bobrok. Pasalnya, masih terjadi pungli hingga korupsi yang dilakukan pelayan publik di dalam institusi atau lembaga negara.

Hal tersebut pula yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin merealisasikan program revolusi mental terutama dalam hal birokrasi.

Menurut Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Suhardi, keinginan Jokowi tersebut tidak mudah dilakukan. Pasalnya, bobroknya birokrasi sudah merajalela di Indonesia dari jaman Orde Baru.

"Harapkan merevolusi mental birokrasi dalam hal pungli hingga korupsi sama seperti mengharapkan PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) juara dunia," ujar Suhardi dalam dikusi Polemik Sindo Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014)

"Birokrasi kita tidak saja menjadikan birokrasi unit pelayanan tapi juga unit ekonomi karena birokrasi sudah menjadi bisnis rente," sambungnya.

Menurut Suhardi, revolusi mental yang dicanangkan oleh Jokowi baru masuk ke telinga masyarakat, belum masuk ke hati dan belum dijalankan. "Lihat saja survei integritas KPK, pengaduan masyarakat banyak tapi semua never mind dan tak jadi persoalan," ungkapnya.

Maka dari itu, tambah dia, pemerintah harus membuat sanksi keras kepada pelayan publik untuk dapat menutup celah terjadinya pungli dan korupsi.

"Hukum jangan disalahgunakan oleh institusi-institusi dan lembaga. Program yang baik dan sudah ada harus digunakan," tandasnya.