PSHK Nilai Jaksa Agung Prasetyo Tak Bisa Diandalkan
Jum'at, 21 November 2014 - 19:15 WIB
PSHK Nilai Jaksa Agung Prasetyo Tak Bisa Diandalkan
A
A
A
JAKARTA - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengaku kecewa dengan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
Sebab saat menjabat Jaksa Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) tahun 2006 silam, Prasetyo tak mempunyai prestasi yang bisa dibanggakan. Prasetyo terkesan tak bisa diandalkan.
"Di 2006 enggak ada terobosan berarti yang kami catat. Ketika dia (Prasetyo) sudah di level pimpinan, tapi enggak ada terobosan yang signifikan," kata peneliti PSHK Miko Susanto Ginting, saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Dia menambahkan, seharusnya Jokowi dalam memilih Jaksa Agung melibatkan partisipasi masyarakat. Hal itu agar Jokowi bisa mendapat masukan yang jelas terkait rekam jejak Jaksa Agung.
Menurutnya, kegagalan Jokowi mengangkat Prasetyo sebagai Jaksa Agung karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu terkesan 'tutup telinga' terhadap masukan dari masyarakat.
"Kami melihat penunjukkan Prasetyo ini mempertebal keraguan publik terhadap komitmen Jokowi. Selain pembenahan tubuh Kejagung, kita ragu penegakan hukum dan HAM ke depan," tambahnya.
Sebab saat menjabat Jaksa Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) tahun 2006 silam, Prasetyo tak mempunyai prestasi yang bisa dibanggakan. Prasetyo terkesan tak bisa diandalkan.
"Di 2006 enggak ada terobosan berarti yang kami catat. Ketika dia (Prasetyo) sudah di level pimpinan, tapi enggak ada terobosan yang signifikan," kata peneliti PSHK Miko Susanto Ginting, saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Dia menambahkan, seharusnya Jokowi dalam memilih Jaksa Agung melibatkan partisipasi masyarakat. Hal itu agar Jokowi bisa mendapat masukan yang jelas terkait rekam jejak Jaksa Agung.
Menurutnya, kegagalan Jokowi mengangkat Prasetyo sebagai Jaksa Agung karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu terkesan 'tutup telinga' terhadap masukan dari masyarakat.
"Kami melihat penunjukkan Prasetyo ini mempertebal keraguan publik terhadap komitmen Jokowi. Selain pembenahan tubuh Kejagung, kita ragu penegakan hukum dan HAM ke depan," tambahnya.
(maf)
