Kontras Ragu Komitmen Jokowi Tuntaskan Kasus HAM
Kontras Ragu Komitmen Jokowi Tuntaskan Kasus HAM
A
A
A
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengaku ragu dengan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan kasus HAM di Indonesia.
Keraguan Kontras itu muncul setelah HM Prasetyo diangkat sebagai Jaksa Agung dan diindikasikan Kejaksaan Agung (Kejagung) akan tersandera kepentingan politik.
Penyataan tersebut dikatakan Kepala Divisi Advokasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kontras, Yati Andriany. Menurutnya, usulan nama calon Jaksa Agung yang ditawarkan kepada tim transisi tidak digubris Jokowi.
"Waktu itu Kontras menawarkan agar Jaksa Agung bukan berasal dari kalangan partai politik. Saat itu kriteria yang kami sampaikan adalah sosok yang independen dan berintegritas dan komitmen menangani pelanggaran HAM berat," kata Yati saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2014).
Menurut Yati, ada banyak kasus HAM berat yang tidak tertangani dengan serius di pemerintah sebelumnya. Maka dia berharap, Kejagung yang dinilai sebagai pusatnya penuntasan kasus HAM bisa diselesaikan Pemerintah Jokowi
"Ada tujuh berkas (kasus) HAM berat yang sudah bertahun-tahun tidak ditindaklanjuti. Alasannya adalah kental sekali perlawanan politik terhadap selesainya kasus ini," ujarnya.
Menurut dia, hadirnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung dari kalangan partai politik dianggap semakin menguatkan keraguan tersebut. Sebab, Kontras yakin hadirnya Jaksa Agung dari kalangan politikus akan membuat lembaga itu tidak bisa mandiri dari kepentingan politik.
"Yang kami temukan sekarang ada gap (jarak), di mana penyelesaian kasus HAM terbentur politik di DPR, lalu ditambah lagi dengan Jagung (Jaksa Agung) dari politik," pungkasnya.
Keraguan Kontras itu muncul setelah HM Prasetyo diangkat sebagai Jaksa Agung dan diindikasikan Kejaksaan Agung (Kejagung) akan tersandera kepentingan politik.
Penyataan tersebut dikatakan Kepala Divisi Advokasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kontras, Yati Andriany. Menurutnya, usulan nama calon Jaksa Agung yang ditawarkan kepada tim transisi tidak digubris Jokowi.
"Waktu itu Kontras menawarkan agar Jaksa Agung bukan berasal dari kalangan partai politik. Saat itu kriteria yang kami sampaikan adalah sosok yang independen dan berintegritas dan komitmen menangani pelanggaran HAM berat," kata Yati saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2014).
Menurut Yati, ada banyak kasus HAM berat yang tidak tertangani dengan serius di pemerintah sebelumnya. Maka dia berharap, Kejagung yang dinilai sebagai pusatnya penuntasan kasus HAM bisa diselesaikan Pemerintah Jokowi
"Ada tujuh berkas (kasus) HAM berat yang sudah bertahun-tahun tidak ditindaklanjuti. Alasannya adalah kental sekali perlawanan politik terhadap selesainya kasus ini," ujarnya.
Menurut dia, hadirnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung dari kalangan partai politik dianggap semakin menguatkan keraguan tersebut. Sebab, Kontras yakin hadirnya Jaksa Agung dari kalangan politikus akan membuat lembaga itu tidak bisa mandiri dari kepentingan politik.
"Yang kami temukan sekarang ada gap (jarak), di mana penyelesaian kasus HAM terbentur politik di DPR, lalu ditambah lagi dengan Jagung (Jaksa Agung) dari politik," pungkasnya.
(maf)
Explore More