Kartu Sakti Jokowi Tak Mampu Atasi Dampak BBM
Jum'at, 21 November 2014 - 08:57 WIB
Kartu Sakti Jokowi Tak Mampu Atasi Dampak BBM
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai telah memberatkan rakyat, khususnya petani, nelayan, dan masyarakat kecil lainnya.
Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia Agus Ruli Ardiansyah mengatakan, di tengah kondisi keuangan negara yang selalu defisit, seharusnya pemerintah menyiapkan upaya pencegahan yang permanen.
Salah satunya, kata dia, memperkuat akses masyarakat terhadap sumber-sumber agraria.
“Segera redistribusikan 9 juta hektare untuk 4,5 juta keluarga petani seperti yang dijanjikan Jokowi-Jk dalam nawacitanya. Petani itu yang terpenting punya tanah untuk berproduksi,” kata Ruli kepada Sindonews, Jumat (21/11/2014).
Urgensi redistribusi lahan itu pun semakin diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19 Tahun 2013 yang diumumkan awal November 2014 lalu.
Menurut Ruli, menanggulangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi tidak cukup hanya dengan menyiapkan perlindungan sosial melalui paket kartu -kartu pelayanan masyarakat yanag diberikan Jokowi.
Seperti diketahui, Jokowi-JK telah menerbitkan 'kartu sakti' antara Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera.
Kenaikan harga BBM, lanjut dia, secara otomatis membuat kebutuhan hidup sehari-sehari juga naik. Begitu juga dengan modal produksi pertanian.
Sementara itu, lanjut Ruli, terkait pengalihan dana subsidi BBM yang lebih dari Rp103 triliun ke sektor produktif harus diawasi.
Terutama yang dianggarkan untuk peningkatan produksi pangan seperti perbaikan infrastruktur, irigasi dan pendirian irigasi baru.
"Organisasi petani harus dilibatkan. Kita akan lihat, apakah program nawacita pemerintah benar-benar dijalankan,” tuturnya.
Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia Agus Ruli Ardiansyah mengatakan, di tengah kondisi keuangan negara yang selalu defisit, seharusnya pemerintah menyiapkan upaya pencegahan yang permanen.
Salah satunya, kata dia, memperkuat akses masyarakat terhadap sumber-sumber agraria.
“Segera redistribusikan 9 juta hektare untuk 4,5 juta keluarga petani seperti yang dijanjikan Jokowi-Jk dalam nawacitanya. Petani itu yang terpenting punya tanah untuk berproduksi,” kata Ruli kepada Sindonews, Jumat (21/11/2014).
Urgensi redistribusi lahan itu pun semakin diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Nomor 19 Tahun 2013 yang diumumkan awal November 2014 lalu.
Menurut Ruli, menanggulangi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi tidak cukup hanya dengan menyiapkan perlindungan sosial melalui paket kartu -kartu pelayanan masyarakat yanag diberikan Jokowi.
Seperti diketahui, Jokowi-JK telah menerbitkan 'kartu sakti' antara Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera.
Kenaikan harga BBM, lanjut dia, secara otomatis membuat kebutuhan hidup sehari-sehari juga naik. Begitu juga dengan modal produksi pertanian.
Sementara itu, lanjut Ruli, terkait pengalihan dana subsidi BBM yang lebih dari Rp103 triliun ke sektor produktif harus diawasi.
Terutama yang dianggarkan untuk peningkatan produksi pangan seperti perbaikan infrastruktur, irigasi dan pendirian irigasi baru.
"Organisasi petani harus dilibatkan. Kita akan lihat, apakah program nawacita pemerintah benar-benar dijalankan,” tuturnya.
(dam)
