Panca Manifesto untuk Pemerintahan Jokowi-JK
Panca Manifesto untuk Pemerintahan Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Gelombang protes penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus terjadi. Kebijakan ini dianggap sejalan dengan janjinya saat kampanye di Pemilihan Preside (Pilpres) 2014.
Koordinator Presidium Solidaritas Untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (Suropati), Aditya Iskandar menilai Pemerintahan Jokowi-JK terburu-buru dalam menaikkan harga BBM subsidi, sehingga sangat tercium aroma busuk di balik kebijakan tersebut.
"Terlihat jelas Jokowi-JK masuk dan terbawa arus permainan Mafioso Migas. Menaikkan harga BBM ini adalah kerja lama dari para corong Neoliberalisme untuk melepas harga BBM Premium sesuai dengan harga pasar dunia," tegas Aditya di Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Maka itu, pihaknya menuntut panca manifesto ke Pemerintahan Jokowi-JK yaitu batalkan kenaikan harga BBM. Lanjutnya, segera lakukan nasionalisasi industri migas, kembalikan Pasal 33 UUD 1945 yang asli dan stabilkan harga-harga.
"Copot dan tangkap para Menteri antek neolib dan mafia migas seperti Rini Soemarno, Sudirman Said dan Sofyan Djalil," jelasnya.
Koordinator Presidium Solidaritas Untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (Suropati), Aditya Iskandar menilai Pemerintahan Jokowi-JK terburu-buru dalam menaikkan harga BBM subsidi, sehingga sangat tercium aroma busuk di balik kebijakan tersebut.
"Terlihat jelas Jokowi-JK masuk dan terbawa arus permainan Mafioso Migas. Menaikkan harga BBM ini adalah kerja lama dari para corong Neoliberalisme untuk melepas harga BBM Premium sesuai dengan harga pasar dunia," tegas Aditya di Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Maka itu, pihaknya menuntut panca manifesto ke Pemerintahan Jokowi-JK yaitu batalkan kenaikan harga BBM. Lanjutnya, segera lakukan nasionalisasi industri migas, kembalikan Pasal 33 UUD 1945 yang asli dan stabilkan harga-harga.
"Copot dan tangkap para Menteri antek neolib dan mafia migas seperti Rini Soemarno, Sudirman Said dan Sofyan Djalil," jelasnya.
(kur)
Explore More