KPK Didesak Usut 3 Menteri Jokowi Diduga Rapor Merah
Kamis, 20 November 2014 - 16:52 WIB
KPK Didesak Usut 3 Menteri Jokowi Diduga Rapor Merah
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tiga menteri Joko Widodo (Jokowi) yang diduga mendapatkan rapor merah.
Hal itu terungkap saat puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa & Rakyat (Amara) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK.
"Kami sudah memberikan rapor merah kepada Menteri Rini Soemarmo (Menteri BUMN), Sofyan Djalil (Menko Perekonomian), dan Sudirman Said (Menteri ESDM). Jadi KPK tidak punya alasan untuk menunda penahanan terhadap ketiganya," kata Koordinator aksi Frans saat berorasi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Frans mengatakan, selain diduga mendapat rapor merah dari KPK, tiga menteri Jokowi itu juga dianggap dalang dari kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Jika terus dibiarkan bebas, bisa-bisa BUMN kita dijual sama asing. Jika itu terjadi, sakitnya di mana kawan-kawan?" teriak Frans dibalas sorakan kompak demonstran 'di sini' (sambil menunjuk hati).
Maka itu, para demonstran meminta kepada KPK segera bertindak. Hal itu agar tidak ada alasan lagi bagi pemerintah menaikkan harga BBM.
"Jika menteri-nya sudah ditangkap, permainan harga BBM bisa dibatalkan," ucapnya.
Selain itu, AMARA juga mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga-harga sembako yang merangkak naik pasca kenaikan BBM.
"Kami sarikan tuntutan kita dalam Tritura. Pertama, batalkan kenaikan harga BBM. Kedua, turunkan harga sembako, selamatkan industri nasional. Dan ketiga, pecat dan tangkap menteri (rapor) merah yang mendorong kenaikan harga BBM," paparnya.
Hal itu terungkap saat puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa & Rakyat (Amara) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK.
"Kami sudah memberikan rapor merah kepada Menteri Rini Soemarmo (Menteri BUMN), Sofyan Djalil (Menko Perekonomian), dan Sudirman Said (Menteri ESDM). Jadi KPK tidak punya alasan untuk menunda penahanan terhadap ketiganya," kata Koordinator aksi Frans saat berorasi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Frans mengatakan, selain diduga mendapat rapor merah dari KPK, tiga menteri Jokowi itu juga dianggap dalang dari kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Jika terus dibiarkan bebas, bisa-bisa BUMN kita dijual sama asing. Jika itu terjadi, sakitnya di mana kawan-kawan?" teriak Frans dibalas sorakan kompak demonstran 'di sini' (sambil menunjuk hati).
Maka itu, para demonstran meminta kepada KPK segera bertindak. Hal itu agar tidak ada alasan lagi bagi pemerintah menaikkan harga BBM.
"Jika menteri-nya sudah ditangkap, permainan harga BBM bisa dibatalkan," ucapnya.
Selain itu, AMARA juga mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga-harga sembako yang merangkak naik pasca kenaikan BBM.
"Kami sarikan tuntutan kita dalam Tritura. Pertama, batalkan kenaikan harga BBM. Kedua, turunkan harga sembako, selamatkan industri nasional. Dan ketiga, pecat dan tangkap menteri (rapor) merah yang mendorong kenaikan harga BBM," paparnya.
(maf)
