Pilkada E-Voting Efektif Kurangi Anggaran dan Konflik

JAKARTA - Gagasan penerapan sistem pemilihan kepala daerah elektronik (pilkada e-voting ) pada 2015 dinilai bisa menghemat anggaran. Karena itu, penyelenggara pemilu perlu menyiapkan sumber daya manusia dan sarananya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung penerapan sistem tersebut dalam pemilu tingkat nasional maupun daerah. “Jadi pemilu dari waktu ke waktu harus diperbaiki, baik teknis, teknologi, maupun kedudukannya,” ujar Mahfud saat diskusi bertema “Mengukur Kesiapan Daerah dengan Pilkada EVoting” di Jakarta kemarin.

Menurut Mahfud, darisegihukum penerapan e-voting telah dipayungi oleh Perppu Nomor 1/2014. Sementara dari kesiapan alat, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menciptakan alat untuk e-voting yang uji cobanya telah dilakukan di sejumlah daerah.

Untuk itu dia berharap pemerintah mulai berpikir untuk menyiapkan sistem elektronik ini agar bisa memudahkan proses sistem kepemiluan di Indonesia. “MK sudah mengizinkan, walaupun terus terang sempat khawatir dengan pengecualian yang diperbolehkan hanya daerah yang siap.

Tetapi ternyata teknologinya siap,” katanya. Dari segi penyelesaian sengketa, e-voting juga dianggap lebih efektif dan kuat pembuktiannya. Sebab, seluruh kegiatan pemungutan dan penghitungan suara nantinya akan terekam di dalam data dan ketika di pengadilan data-data itu yang akan dijadikan pembuktian.

Salah satu daerah yang tertarik menggunakan e-voting adalah Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. “Masyarakat mengaku lebih mudah dan enak ketimbang secara konvensional,” kata Bupati Musirawas, Ridwan Mukti .

Dian ramdhani