Kurikulum 2013 Terlalu Dipaksakan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan Kurikulum 2013 yang baru diberlakukan dianggap terlalu dipaksakan. Karena itu, banyak kesalahan yang harus dievaluasi jika kurikulum tersebut akan diteruskan.

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, pihaknya diwarisi kurikulum yang belum matang dari pemerintahan sebelumnya. Dia heran mengapa periode pemerintahan yang sudah mau berakhir malah memaksakan kurikulum. Padahal, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) saja butuh waktu penyempurnaan dua tahun.

Sebaiknya Kurikulum 2013 diujicobakan saja pada 6.000-an sekolah sebagai percontohan terlebih dahulu dan tidak memaksa menerapkannya secara lebih luas lagi. “Kurikulum terlalu dipaksakan. Terburu-buru. Jika ingin segera jalan untuk kepentingan siapa? Buat anak didik atau pejabatnya yang ingin buat peninggalan,” katanya di Jakarta kemarin.

Rektor Universitas Paramadina nonaktif ini menjelaskan, dampak dari peninggalan ini adalah guru dan siswa menjadi tidak tenang, apalagi kini sudah menjelang ujian nasional (UN). Mereka pun butuh kepastian apakah Kurikulum 2013 masih berlaku atau tidak. Meski demikian, terangnya, dia tidak ingin mengganti kurikulum namun hanya menyempurnakannya.

Anies mengatakan, dia sudah membentuk tim evaluasi yang akan melihat substansi kurikulum dari SD hingga SMA. Mendikbud menekankan, dia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan seperti pemerintahan sebelumnya. Dia ingin melihat di mana saja letak kesalahannya dan seberapa besar.

Anies mengungkapkan, indikator kesalahan sudah sedemikian parahnya, di antaranya tidak sinkronnya materi kompetensi dasar dengan apa yang ada di buku yang dipegang siswa. Kesalahan ini makin fatal menyusul sikap pemerintah yang terburu-buru mengeluarkan anggaran cetak buku senilai Rp2,1 triliun. Menurut dia, tim yang akan menyempurnakan kurikulum selesai bekerja pada akhir Desember.

Tim ini dibentuk setelah pada Senin (17/11) pihaknya memanggil mantan Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim, mantan Ketua Tim Pengembang Kurikulum 2013 Said Hamid Hasan, mantan staf ahli Abdullah Alkaf, dan mantan Kabalitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro.

Dia juga mengundang Retno Listyarti dan Weilin Han sebagai reviewer, karena Anies menganggap keduanya sebagai pengamat kurikulum yang mengkritisi kurikulum sejak awal. “Yang jelas, kami akan tegas. Mereka yang memaksakan kurikulum (berjalan) akan saya mintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Dia juga menyayangkan belum pahamnya guru dalam penilaian siswa. Guru memang dalam rapor siswa harus menilai secara deskriptif. Menurut dia, penilaian ini hanya bisa diterapkan di negara maju di mana satu kelas diisi 20 orang dan dipandu 2-3 guru. Berbeda dengan di Indonesia yang faktanya satu kelas dipenuhi 40 murid dan satu guru yang mengawasi.

Belum lagi guru tersebut tidak hanya mengampu satu kelas namun banyak kelas di beberapa sekolah. Mantan Ketua Tim Pengembang Kurikulum 2013 Said Hamid Hasan mengatakan pihaknya menekankan bahwa kurikulum dikembangkan berdasarkan RPJMN 2010- 2014 dan bukan karena keinginan Mendikbud Mohammad Nuh.

Dalam RPJMN disebutkan pada pasal 3 agar pemerintah menghentikan pembelajaran untuk kelulusan. Lalu pasal 5, pemerintah harus mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter, siswa belajar, aktif, dan kewirausahaan. “Jika memang harus dievaluasi maka ada beberapa hal dari pertemuan kemarin, yaitu pelatihan guru, buku, silabus, dan kompetensi dasar,” terangnya.

Sementara itu, Retno Listyarti mengakui antara dokumen silabus, kompetensi dasar, dan buku tidak sinkron. Dia berharap Kurikulum 2013 ditiadakan saja dan sekolah kembali menerapkan KTSP karena mayoritas guru sudah mengetahui materinya, apalagi masih banyak sekolah yang belum menerima buku kurikulum.

“Jangan ada lagi kebijakan di dunia pendidikan yang dibuat serampangan hanya untuk kepentingan proyek pejabat semata,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, program Kurikulum 2013 digagas mantan Wapres Boediono dan mantan Mendikbud M Nuh.

Saat itu pemerintah berpandangan bahwa untuk menyambut bonus demografis dalam 10-15 tahun mendatang, bangsa Indonesia membutuhkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, untuk menyiapkan generasi yang besar di era itu, pemerintah bermaksud menaikkan kualitas proses belajar-mengajar dengan cara mengubah kurikulum.

Neneng zubaidah