Segudang Persoalan Menanti Ahok

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kemarin resmi menjadi gubernur DKI Jakarta setelah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Resmi memimpin Ibu Kota, Ahok dihadapkan pada setumpuk pekerjaan rumah (PR).

Konsentrasi terbesar tentu saja masalah transportasi dan penanggulangan banjir. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengakui jajarannya menghadapi setumpuk pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Semua masalah harus diselesaikan satu persatu, namun tidak akan tuntas dalam waktu singkat. ”Kita akan cicil semua pekerjaan rumah ini sampai masyarakat merasa nyaman dan tenang,” kata dia di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Saefullah menyebutkan, konsentrasi terbesar masih tidak jauh dari persoalan transportasi dan pengendalian banjir. Di sektor transportasi, tahun depan Pemprov DKI Jakarta berencana membeli ratusan bus untuk Transjakarta dan bus tingkat. Penyediaan bus itu untuk melayani perjalanan masyarakat. Tingkat kemacetan lalu lintas yang begitu parah harus diselesaikan dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengalihkan pola perjalanan masyarakat dengan angkutan umum.

Namun, angkutan umum yang dapat diandalkan baru Transjakarta. Sementara angkutan lain masih dikeluhkan, terutama mengenai kualitas armada dan pelayanan. Armada angkutan umum tetap saja suka ngetem sehingga memperlama waktu perjalanan. Sopir ugal-ugalan membuat keselamatan penumpang terancam.

”Kita lagi menyiapkan sistem pengelolaan bus reguler ke PT Transportasi Jakarta,” sebutnya. Untuk pembangunan monorel, Saefullah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tengah menunggu keseriusan PT Jakarta Monorel (JM). Jika tidak ada perkembangan signifikan, bisa jadi monorel itu diambil alih Pemprov DKI Jakarta tanpa melibatkan swasta. ”Kalau hitung-hitungannya cocok, bisa saja kita ambil,” ucapnya.

Di sektor penanggulangan banjir, seluruh Sudin Tata Air dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah bekerja di seluruh wilayah. Mereka terus mengoptimalkan pengerukan saluran air, mulai dari saluran mikro hingga makro. Dari perumahan, pinggir jalan, hingga kali-kali besar.

”Tumpukan karung berisikan pasir itu menunjukkan jajaran kami sedang bekerja untuk mengatasi banjir di Jakarta,” kata mantan wali Kota Jakarta Pusat ini. Ahok menambahkan, dia akan mengusahakan RW tidak lagi terendam banjir. Ada 634 RW yang masih terendam saat hujan turun.

”Kita mesti bawa Dinas PU supaya bisa cepat lebih cepat jalan. Mereka (warga di RW) harus diselamatkan,” ungkapnya. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, antara legislatif dan eksekutif itu harus bersinergi menyelesaikan berbagai persoalan di Ibu Kota mulai dari banjir, optimalisasi penerimaan pajak, penataan transportasi, hingga reformasi birokrasi. ”Jakarta butuh gubernur yang keras dan berani mengeksekusi sebuah masalah. Bila tidak, masalah di Ibu kota terus bertambah. Bebannya semakin berat,” katanya.

Kursi Wagub Mengemuka

Usai Ahok dilantik, kini timbul pertanyaan siapa nanti yang akan mendampinginya. Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Jhonny Simajuntak menuturkan, dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, penentuan kursi wakil gubernur (wagub) tidak lagi menjadi wewenang legislatif.

Kursi wagub menjadi wewenang gubernur. Jhonny menuturkan, dengan ada perppu itu, tidak ada lagi alasan bagi PDIP dan Partai Gerindra menunjuk wagub. Posisi gubernur dan wagub tidak lagi menjadi satu paket, tapi menjadi wewenang gubernur untuk memilih. ”Semua ada di tangan Ahok,” katanya.

Kendati demikian, PDIP tetap menyodorkan satu nama untuk dipilih sebagai wagub. Terkait nama belum diputuskan, baru sebatas perbincangan di kalangan internal DPD PDI DKI Jakarta. Harapannya, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Boy Bernadi Sadikin yang ditunjuk. ”Secara resmi akan diputuskan oleh DPP PDIP,” ucapnya.

Di pihak lain, Partai Gerindra DKI Jakarta tidak lagi membahas siapa yang akan diajukan menduduki posisi wagub. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengungkapkan, pihaknya kini berupaya membatalkan pelantikan Ahok sebagai gubernur. ”Proses pengangkatannya menyalahi aturan,” ungkap Ketua Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta itu.

Menurutnya, upaya membatalkan pelantikan Ahok bukan karena unsur pribadi, melainkan pada mekanisme administrasi. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menetapkan pengusulan Ahok sebagai gubernur dalam rapat paripurna istimewa yang tidak kuorum.

”Gugatan ini yang kami layangkan ke PTUN. Hasil keputusan dari PTUN itu akan dihormati nanti,” ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini. Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta akan mengajukan hak interpelasi terkait pelantikan Ahok. Pernyataan ini disampaikan kemarin saat anggota DPRD DKI melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II di Gedung DPR, Senayan.

”Kita sedang penggalangan untuk hak interpelasi. Ini perlu disampaikan karena kami sadar bahwa menggunakan hak interpelasi tidak sederhana,” ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Hakinterpelasidiajukankarena ucapan Ahok kerap menyakiti sebagian pihak. Perilaku Ahok juga dinilai kerap menimbulkan kontroversi dan perdebatan.

Ilham safutra/Mula akmal