Ketua MPR Nilai Kenaikan BBM Tak Tepat
Kamis, 20 November 2014 - 02:59 WIB
Ketua MPR Nilai Kenaikan BBM Tak Tepat
A
A
A
JAKARTA - Kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintahan Jokowi-JK mengundang banyak kontroversi, termasuk juga Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai kebijakan tersebut tidak tepat.
Pasalnya harga minyak mentah dunia sedang turun bahkan di bawah perkiraan harga di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014.
"Saya katakan kenaikan BBM itu apakah tepat waktunya?," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan usai acara bedah buku dan sosialisasi MPR di Pondok Pesantren Al-Islah Paciran, Lamongan, Rabu 19 November 2014.
Zulkifli menjelaskan, memang kebijakan untuk menaikkan ataupun menurunkan harga BBM merupakan hak pemerintah. Akan tetapi, dalam membuat kebijakan, pemerintah juga harus melihat kondisi pasar.
"Sekarang ini harga minyak dunia lagi turun," imbuh mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Selain itu lanjut Zulkifli, apakah kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000 tidak terlalu tinggi bagi masyarakat. Karena, yang paling terkena imbas atas kenaikan harga BBM ini adalah rakyat kecil.
"Tapi bahwa subsidi itu harus tepat sasaran saya setuju," tambah mantan Menteri Kehutanan (Menhut) itu.
Adapun DPR yang mendesak penggunaan hak interpelasi atas kenaikan harga BBM ini. Menurutnya, itu merupakan hak dan kewenangan DPR, jadi dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada DPR.
"Itu hak DPR, silakan. Saya tidak bisa ikut campur," tambahnya.
Apakah kebijakan itu harus dibatalkan, Zulkifli menjawab, itu hak pemerintah. Kecuali kalau postur anggaran dan subsidinya akan dialihkan, itu baru menjadi urusan DPR karena harus melalui persetujuan DPR.
"Kalau subsidinya mau kemana itu harus persetujuan DPR," tandasnya.
Pasalnya harga minyak mentah dunia sedang turun bahkan di bawah perkiraan harga di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014.
"Saya katakan kenaikan BBM itu apakah tepat waktunya?," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan usai acara bedah buku dan sosialisasi MPR di Pondok Pesantren Al-Islah Paciran, Lamongan, Rabu 19 November 2014.
Zulkifli menjelaskan, memang kebijakan untuk menaikkan ataupun menurunkan harga BBM merupakan hak pemerintah. Akan tetapi, dalam membuat kebijakan, pemerintah juga harus melihat kondisi pasar.
"Sekarang ini harga minyak dunia lagi turun," imbuh mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Selain itu lanjut Zulkifli, apakah kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000 tidak terlalu tinggi bagi masyarakat. Karena, yang paling terkena imbas atas kenaikan harga BBM ini adalah rakyat kecil.
"Tapi bahwa subsidi itu harus tepat sasaran saya setuju," tambah mantan Menteri Kehutanan (Menhut) itu.
Adapun DPR yang mendesak penggunaan hak interpelasi atas kenaikan harga BBM ini. Menurutnya, itu merupakan hak dan kewenangan DPR, jadi dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada DPR.
"Itu hak DPR, silakan. Saya tidak bisa ikut campur," tambahnya.
Apakah kebijakan itu harus dibatalkan, Zulkifli menjawab, itu hak pemerintah. Kecuali kalau postur anggaran dan subsidinya akan dialihkan, itu baru menjadi urusan DPR karena harus melalui persetujuan DPR.
"Kalau subsidinya mau kemana itu harus persetujuan DPR," tandasnya.
(maf)
