Komisi VII Nilai Jokowi Terlalu Gegabah Naikkan BBM

JAKARTA - Rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf (Jokowi-JK) Kalla dinilai gegabah. Pasalnya, pemerintah belum menyiapkan jaring pengaman sosial yang kuat untuk mengantisipasi dampak dari pencabutan subsidi tersebut.

"Hal yang saya cermati, program antisipasi Jokowi mohon maaf saja bukan nol, tapi minus," ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika dalam diskusi yang bertajuk "Bola Panas BBM" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/11/2014).

Menurut Kardaya, ketidaksiapan program antisipasi Jokowi terlihat dari langkah menteri yang tidak kompak dalam memberikan pernyataan terkait langkah antisipasi dampak kenaikan BBM.

Ia pun mencontohkan, program penangananan dampak kenaikan BBM melalui Kartu Sakti Jokowi. Kardaya menungkapkan, kata seorang menteri dananya akan diambil dari CSR. Sementara, kata menteri yang lain dari APBN.

"Ini saja dua menteri sudah berbeda, konsekuensinya akan ada dua alternatif. Kedua menteri tersebut bisa saja salah, atau satu menteri benar yang satunya lagi salah," kata dia.

Dalam kondisi semacam itu, Kardaya mengimbau agar Jokowi tidak menaikkan harga BBM sebelum menyiapkan jaring pengaman sosial yang betul-betul kuat.

"Kalau ini naikkan-naikkan saja. Ini terburu buru belum ada persiapan yang matang," kata dia.