DPD Dukung BPK Tingkatkan Audit Kinerja

JAKARTA - Ketua DPD Irman Gusman mendukung penuh komitmen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan audit atas kinerja terhadap lembaga negara yang menjadi objek pemeriksaan.

Selain audit keuangan, BPK juga perlu didukung dalam audit kinerja karena aktivitas lembaga juga berkaitan dengan penggunaan uang negara. “Memang yang perlu dipertanggungjawabkan ke publik kan tidak hanya uang negara yang telah dikeluarkan, melainkan juga bagaimana kinerjanya. Karena semua itu topangannya dari uang negara juga,” kata Irman Gusman saat menerima kunjungan Ketua BPK Harry Azhar Azis di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut Irman, sudah selayaknya semua lembaga yang menjadi objek audit BPK untuk diaudit kinerjanya. Selama ini yang terlalu dominan auditnya adalah masalah keuangan. Dikatakan, meskipun dalam audit keuangan sebuah lembaga mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP), belum tentu dari sisi kinerja itu selaras.

Untuk itu, lanjut dia, penting agar ke depan audit kinerja oleh BPK lebih ditingkatkan. Terkait dengan lembaga yang dipimpinnya, Irman ingin setiap uang yang dikeluarkan DPD bisa berdampak pada kesejahteraan rakyat. Irman juga berharap kerja sama DPD dengan BPK bisa memperpanjang langkahnya sampai lembaga daerah karena kekayaan negara sejatinya tersimpan di daerah.

“Semua proyek yang direncanakan pemerintah pusat dilakukan di daerah. Harapannya, jangkauan kami bisa diperdalam sampai ke daerah, sehingga hubungan baik ini bisa dilanjutkan dan ditingkatkan,” ungkapnya. Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, BPK menargetkan porsi audit kinerja atas seluruh jumlah pemeriksaan yang dilaksanakannya meningkat menjadi 30%.

Dia menjelaskan, sejauh ini porsi pemeriksaan BPK terbagi dalam 50% audit keuangan, 30% audit dengan tujuan tertentu, dan 20% audit kinerja. “Kita ingin meningkatkan audit di sisi kinerja secara perlahan dari 20%, 25%, sampai 30%,” ungkapnya. Upaya tersebut, kata dia, masih dipersiapkan dan dimatangkan bagaimana langkah strategisnya.

BPK, kata dia, akan merancang program kerja tersebut dalam rapat kerja pada Desember mendatang. Namun, Harry meyakinkan kinerjanya dalam lima tahun ke depan akan meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan kinerja. “Saya belum bisa membicarakan secara teknis pola dan skenarionya. Tapi semangat kerjanya meningkatkan audit kinerja dan meningkatkan kualitas audit,” tukasnya.

Mantan wakil ketua Komisi XI DPR ini menambahkan, peningkatan audit kinerja penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi hasil kerja suatu lembaga. Dengan audit kinerja tersebut, kata dia, diharapkan ada koneksi antara pengelolaan keuangan dengan kinerja.

“Kita ingin mempertegas pemeriksaan keuangan negara apakah betul hubungannya paralel dengan kemakmuran rakyat,” tegasnya. Dia menjelaskan, BPK akan mengukur tingkat kemakmuran rakyat Indonesia melalui empat indikator indeks pembangunan global, yakni kesehatan, kecerdasan, daya beli, dan angka harapan hidup. “Empat indikator kesejahteraan ini secara teknis akan kita bahas untuk meningkatkan kualitas pengolahan keuangan,” bebernya.

Rahmat sahid/Mula akmal