Effendi: Kenaikan BBM Hanya Akal-akalan Pemerintahan Jokowi
Sabtu, 15 November 2014 - 12:57 WIB
Effendi: Kenaikan BBM Hanya Akal-akalan Pemerintahan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon menilai suara politikus di DPR sering terbelah dua dalam menyikapi isu kenaikan BBM yang digulirkan oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
"Terkait kenaikan BBM ini di DPR juga ada dualisme. Pertama anggota DPR yang berdasarkan konstitusi Undang-undang Dasar 1945 dan kedua anggota DPR yang berorientasi pada projek pembangunan," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Bola Panas BBM" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/11/2014).
Menurut Effendi, peraturan yang berlaku selama ini kuota subsidi BBM ditentukan oleh DPR dan kenaikan harga ditetapkan oleh pemerintah. Celah ini disebutnya sebagai kondisi yang sarat kepentingan.
Ia pun mengaku menolak aturan dan sistem tersebut dan meminta kepada KPK untuk ikut serta mengawasi potensi korupsi dari permainan harga BBM ini.
Terkait wacana kebijakan kenaikan harga BBM yang akan diambil pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kata Efendi, kebijakan tersebut banyak mendapat penolakan dari rakyat. Pasalnya, kebijakan itu dianggap salah arah karena harga minyak mentah dunia sedang turun.
Menurut dia, pemaksaan terhadap kenaikan harga BBM hanyalah akal-akalan pemerintahan Jokowi dan DPR saja. "Akal-akalan itu untuk penggelembungan proyek-proyek di DPR. Dan untuk mendapatkan komisi yang banyak," kata Effendi.
"Terkait kenaikan BBM ini di DPR juga ada dualisme. Pertama anggota DPR yang berdasarkan konstitusi Undang-undang Dasar 1945 dan kedua anggota DPR yang berorientasi pada projek pembangunan," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Bola Panas BBM" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/11/2014).
Menurut Effendi, peraturan yang berlaku selama ini kuota subsidi BBM ditentukan oleh DPR dan kenaikan harga ditetapkan oleh pemerintah. Celah ini disebutnya sebagai kondisi yang sarat kepentingan.
Ia pun mengaku menolak aturan dan sistem tersebut dan meminta kepada KPK untuk ikut serta mengawasi potensi korupsi dari permainan harga BBM ini.
Terkait wacana kebijakan kenaikan harga BBM yang akan diambil pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kata Efendi, kebijakan tersebut banyak mendapat penolakan dari rakyat. Pasalnya, kebijakan itu dianggap salah arah karena harga minyak mentah dunia sedang turun.
Menurut dia, pemaksaan terhadap kenaikan harga BBM hanyalah akal-akalan pemerintahan Jokowi dan DPR saja. "Akal-akalan itu untuk penggelembungan proyek-proyek di DPR. Dan untuk mendapatkan komisi yang banyak," kata Effendi.
(kri)
