Tolak Kenaikan Harga BBM, KAMMI Ajukan Tritura

JAKARTA - Penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus bergulir. Rencana kebijakan tersebut dipandang sebagai ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam (SDA) dan memberantas mafia migas.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyayangkan akibat ketidakmampuan pemerintah itu kemudian dibebankan pada rakyat dengan mengurangi subsidi BBM.

"Sikap pemerintah menunjukan kinerja yang tidak baik dan membawa harga BBM pada persaingan bebas. Perusahaan minyak dunia kini banyak bercokol di tanah air," ujar Ketua KAMMI Nasional, Herdi dalam acara diskusi KAMMI Forum di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (14/11/2014).

Atas dasar itulah pihaknya mengeluarkan tiga tuntutan rakyat (tritura). Disebutkan olehnya tiga tuntutan tersebut adalah, pertama, menolak kenaikan harga BBM.

Kedua, lanjut Herdi, singkirkan menteri antek Neolib dan ketiga, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok. "Perusahaan minyak dunia kini banyak bercokol di tanah air. Maka jelas bahwa Kabinet Kerja tengah dinaungi oleh Neolib," cetusnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Global Future Institute (GFI) Hendrajit memiliki catatan penting dengan menuding kuatnya manuver kelompok elite tertentu di pemerintahan saat ini dalam merekrut dan memilih calon Direktur Utama PT Pertamina dari luar perusahaan pelat merah tersebut.

"Dalam menangani tata kelola migas harus selaras antara skema, rencana sistem, rencana strategis dan daya dukung manajemennya. Dengan demikian memilih Dirut Pertamina haruslah sosok yang menguasai lingkup strategis dan seluk-beluk bisnis migas secara spesifik," ucapnya.