KMP Nilai KIH Paranoid
Jum'at, 14 November 2014 - 08:53 WIB
KMP Nilai KIH Paranoid
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menilai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terlalu paranoid terhadap pengawasan parlemen.
Pasalnya, setelah keinginan KIH untuk mendapatkan posisi pimpinan AKD diakomodir oleh KMP. KIH justru ingin menghapus hak DPR dan melemahkan fungsi DPR.
"Bentuk paranoid melemahkan pemerintahan Jokowi," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 13 November kemarin.
Desmond menilai bahwa tingkah KIH ini sebagai suatu fenomena "pemalakan politik".
Karena, awalnya KIH menginginkan kursi pimpinan AKD, lalu sekarang mereka meminta hal lainnya.
Bahkan menurutnya, ini dibaratkan seperti cermin mimpi kekuasaan, dan hal ini dipertontonkan kepada rakyat.
"Minta satu tambah satu, bahasa lain ngelunjak ini ada apa?" tegas Ketua DPP Partai Gerindra itu.
Desmond juga mempertanyakan, jadi ini sebetulnya persoalan KMP atau KIH? Pada saat KIH mengumumkan selesai dan tinggal tanda tangan. Justru KIH lagi yang tidak melanjutkan proses lobi
yang ada.
"Padahal, KMP telah mengasihani KIH, tapi mereka justru mundur tidak jelas. Jadi, KIH ini mau apa?," ujarnya
Dengan fakta di atas, Desmond menganggap KIH tidak kompak. Karena ini bukan persoalan KMP, tapi persoalan di internal KIH.
Jadi ketika dihubungkan dengan KMP tidak ada urusan. Ini merupakan cara berdiplomasi di internal KIH yang akhirnya tidak memuaskan koalisi KIH sendiri.
"Ini bukan masalah kami. Kan agar rakyat tidak muak kami sudah akomodasi (kemauan KIH)," tandasnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKS, Mahfuz Sidik berpendapat, buyarnya kesepakatan damai dan munculnya tuntutan baru untuk revisi aturan hak menyatakan pendapat di UU MD3 menunjukkan
bahwa KIH sedang mengidap dua sindrom.
Yakni pertama, sindrom kemarahan terhadap Presiden Jokowi dari unsur-unsur KIH yang kecewa dengan formasi kabinet.
"Ada yang tidak terakomodir, lalu ngambeknya ke DPR dengan buat DPR tandingan. Sehingga DPR tidak bisa bekerja efektif," ujar Ketua Komisi I itu kepada wartawan.
Menurutnya, tingkah laku KIH di DPR sebenarnya pesan KIH kepada Presiden Jokowi bahwa pemerintahannya tidak akan bisa bekerja jika DPR masih terbelah.
Kedua, lanjutnya, sindrom ketakutan dari pihak-pihak di KIH yang ingin mengamankan kekuasaan Presiden Jokowi karena mereka mulai mengidentifikasi kelemahan-kelemahan serius di dalam DPR.
Bahkan, hak menyatakan pendapat DPR dipandang sebagai ancaman. Padahal, hak tersebut dari dulu sudah ada.
"Jadi dua sindrom yang mewakili kepentingan dua kubu KIH inilah yang sebenarnya sumber masalah. DPR cuma kena imbasnya saja tapi KIH coba salahkan KMP," jelas Sekjen DPP PKS itu.
Pasalnya, setelah keinginan KIH untuk mendapatkan posisi pimpinan AKD diakomodir oleh KMP. KIH justru ingin menghapus hak DPR dan melemahkan fungsi DPR.
"Bentuk paranoid melemahkan pemerintahan Jokowi," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 13 November kemarin.
Desmond menilai bahwa tingkah KIH ini sebagai suatu fenomena "pemalakan politik".
Karena, awalnya KIH menginginkan kursi pimpinan AKD, lalu sekarang mereka meminta hal lainnya.
Bahkan menurutnya, ini dibaratkan seperti cermin mimpi kekuasaan, dan hal ini dipertontonkan kepada rakyat.
"Minta satu tambah satu, bahasa lain ngelunjak ini ada apa?" tegas Ketua DPP Partai Gerindra itu.
Desmond juga mempertanyakan, jadi ini sebetulnya persoalan KMP atau KIH? Pada saat KIH mengumumkan selesai dan tinggal tanda tangan. Justru KIH lagi yang tidak melanjutkan proses lobi
yang ada.
"Padahal, KMP telah mengasihani KIH, tapi mereka justru mundur tidak jelas. Jadi, KIH ini mau apa?," ujarnya
Dengan fakta di atas, Desmond menganggap KIH tidak kompak. Karena ini bukan persoalan KMP, tapi persoalan di internal KIH.
Jadi ketika dihubungkan dengan KMP tidak ada urusan. Ini merupakan cara berdiplomasi di internal KIH yang akhirnya tidak memuaskan koalisi KIH sendiri.
"Ini bukan masalah kami. Kan agar rakyat tidak muak kami sudah akomodasi (kemauan KIH)," tandasnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKS, Mahfuz Sidik berpendapat, buyarnya kesepakatan damai dan munculnya tuntutan baru untuk revisi aturan hak menyatakan pendapat di UU MD3 menunjukkan
bahwa KIH sedang mengidap dua sindrom.
Yakni pertama, sindrom kemarahan terhadap Presiden Jokowi dari unsur-unsur KIH yang kecewa dengan formasi kabinet.
"Ada yang tidak terakomodir, lalu ngambeknya ke DPR dengan buat DPR tandingan. Sehingga DPR tidak bisa bekerja efektif," ujar Ketua Komisi I itu kepada wartawan.
Menurutnya, tingkah laku KIH di DPR sebenarnya pesan KIH kepada Presiden Jokowi bahwa pemerintahannya tidak akan bisa bekerja jika DPR masih terbelah.
Kedua, lanjutnya, sindrom ketakutan dari pihak-pihak di KIH yang ingin mengamankan kekuasaan Presiden Jokowi karena mereka mulai mengidentifikasi kelemahan-kelemahan serius di dalam DPR.
Bahkan, hak menyatakan pendapat DPR dipandang sebagai ancaman. Padahal, hak tersebut dari dulu sudah ada.
"Jadi dua sindrom yang mewakili kepentingan dua kubu KIH inilah yang sebenarnya sumber masalah. DPR cuma kena imbasnya saja tapi KIH coba salahkan KMP," jelas Sekjen DPP PKS itu.
(whb)
