Wali Kota Solo Bakal Surati Presiden
Wali Kota Solo Bakal Surati Presiden
A
A
A
SOLO - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo bersikukuh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah pusat.
Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku bakal menulis surat penolakan yang akan dikirimkan langsung kepada Presiden Joko Widodo setelah pulang dari pertemuan APEC di China. Rudy mengatakan, surat penolakan kenaikan harga BBM untuk Presiden itu dinilai cukup penting.
Surat itu ditulis atas dasar keadaan perekonomian serta kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Dengan kata lain, surat itu berisi berbagai pertimbangan agar harga BBM tidak dinaikkan pemerintah pusat. “Nanti, kalau beliau sudah pulang, surat itu akan segera saya kirim. Jika dikirim sekarang, nanti malah tertumpuk dengan surat lain dan justru tidak terbaca,” ucap pria yang akrab disapa Rudy itu kepada KORAN SINDO kemarin.
Dia menambahkan, selain tentang penolakan, surat itu juga berisi imbauan kepada mantan Wali Kota Solo itu mengenai pilihan selain menaikkan harga BBM. Presiden saat ini hendaknya menghapus mafia minyak yang ada di Indonesia. Mafia minyak itu justru yang membuat Indonesia bangkrut di bidang perminyakan sehingga anggaran untuk subsidi minyak jebol.
Rudy menambahkan, jika mafia minyak itu belum dibersihkan dari Indonesia, lebih baik tidak berbicara untuk menaikkan harga minyak. Upaya itu akan sia-sia karena mafia terus berjaya, sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat. “Kasihan masyarakat kecil kalau (harga) BBM nekat dinaikkan. Segala kebutuhan pokok akan ikut naik. Padahal, kesejahteraan masyarakat naiknya tidak terlalu tinggi,” ucap Rudy.
Menanggapi anjuran dari TB Hasanudin dan Eva Sundari agar politisi PDIP tetap satu suara untuk mendukung kenaikan harga BBM, Rudy mengaku bakal menolak itu. Menurutnya, dalam satu partai terjadi perbedaan adalah hal wajar karena itu bergantung pemikiran masing-masing. Tidak semua harus memaksakan kehendak satu suara untuk mendukung kenaikan harga BBM.
Dia juga menilai, TB Hasanudin dan Eva tidak memiliki kapasitas untuk memberikan anjuran. Mereka bukan orang yang berada di struktur partai, melainkan simpatisan PDIP. “Dia itu siapa kok memberikan anjuran seperti itu. Saya tidak terlalu memikirkan anjuran mereka. Yang jelas, saya meminta kepada sahabat saya, Joko Widodo, untuk tidak menaikkan harga BBM,” ucap Rudy.
Arief setiadi
Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku bakal menulis surat penolakan yang akan dikirimkan langsung kepada Presiden Joko Widodo setelah pulang dari pertemuan APEC di China. Rudy mengatakan, surat penolakan kenaikan harga BBM untuk Presiden itu dinilai cukup penting.
Surat itu ditulis atas dasar keadaan perekonomian serta kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Dengan kata lain, surat itu berisi berbagai pertimbangan agar harga BBM tidak dinaikkan pemerintah pusat. “Nanti, kalau beliau sudah pulang, surat itu akan segera saya kirim. Jika dikirim sekarang, nanti malah tertumpuk dengan surat lain dan justru tidak terbaca,” ucap pria yang akrab disapa Rudy itu kepada KORAN SINDO kemarin.
Dia menambahkan, selain tentang penolakan, surat itu juga berisi imbauan kepada mantan Wali Kota Solo itu mengenai pilihan selain menaikkan harga BBM. Presiden saat ini hendaknya menghapus mafia minyak yang ada di Indonesia. Mafia minyak itu justru yang membuat Indonesia bangkrut di bidang perminyakan sehingga anggaran untuk subsidi minyak jebol.
Rudy menambahkan, jika mafia minyak itu belum dibersihkan dari Indonesia, lebih baik tidak berbicara untuk menaikkan harga minyak. Upaya itu akan sia-sia karena mafia terus berjaya, sedangkan yang menjadi korban adalah masyarakat. “Kasihan masyarakat kecil kalau (harga) BBM nekat dinaikkan. Segala kebutuhan pokok akan ikut naik. Padahal, kesejahteraan masyarakat naiknya tidak terlalu tinggi,” ucap Rudy.
Menanggapi anjuran dari TB Hasanudin dan Eva Sundari agar politisi PDIP tetap satu suara untuk mendukung kenaikan harga BBM, Rudy mengaku bakal menolak itu. Menurutnya, dalam satu partai terjadi perbedaan adalah hal wajar karena itu bergantung pemikiran masing-masing. Tidak semua harus memaksakan kehendak satu suara untuk mendukung kenaikan harga BBM.
Dia juga menilai, TB Hasanudin dan Eva tidak memiliki kapasitas untuk memberikan anjuran. Mereka bukan orang yang berada di struktur partai, melainkan simpatisan PDIP. “Dia itu siapa kok memberikan anjuran seperti itu. Saya tidak terlalu memikirkan anjuran mereka. Yang jelas, saya meminta kepada sahabat saya, Joko Widodo, untuk tidak menaikkan harga BBM,” ucap Rudy.
Arief setiadi
(bbg)
Explore More