Calon Jaksa Agung Harus Ikuti Jejak Baharuddin Lopa

Rabu, 12 November 2014 - 14:31 WIB
Calon Jaksa Agung Harus Ikuti Jejak Baharuddin Lopa
Calon Jaksa Agung Harus Ikuti Jejak Baharuddin Lopa
A A A
JAKARTA - Hingga saat ini nama calon Jaksa Agung belum juga muncul ke permukaan. Kini, tarik ulur perdebatan tengah memunculkan pertanyaan dari kalangan mana calon Jaksa Agung yang ideal.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengungkapkan, sosok calon Jaksa Agung baik berasal dari partai politik atau non partai politik, sama-sama memiliki potensi dapat diintervensi, selama moralitas tidak terjaga.

Menurutnya, intervensi merupakan sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari oleh seorang Jaksa Agung.

"Sosok yang berasal dari orang politik bisa mandiri (tak tergoyah intervensi) atau non politikus bisa tak berdaya dengan intervensi. Moralitas kuncinya," kata Margarito dalam siaran persnya, Rabu (12/11/2014).

Dia pun mencontohkan, almarhum Baharudin Lopa yang notabene adalah politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah membuktikan berhasil lepas dari intervensi.

"Orang seperti Baharuddin Lopa siapa yang bisa intervensi?" ucap Margarito.

Seperti diketahui, beberapa nama masuk ke bursa calon Jaksa Agung, di antaranya mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung HM Prasetyo. Nama lain yang dikabarkan menjadi calon kuat adalah Ketua PPATK M Yusuf.

Melihat sosok keduanya, Margarito bependapat keduanya memiliki kompetensi, terlebih memiliki latar belakang sebagai jaksa.

"Dua-duanya kita tahu record-nya berasal dari kejaksaan. Satu menjadi politikus, satu Ketua PPATK. Satu sempat menjadi Jaksa Agung Muda (JAM), satunya pernah menjabat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta," kata Margarito menerangkan.

Menilai dua profil di atas, Margarito berpendapat sosok HM Prasetyo lebih mumpuni karena lebih senior dan lebih memiliki pengalaman yang luas.

"Prasetyo pernah menjadi JAM. Kalau orang luar (kejaksaan), mungkin tidak akan memunculkan dampak psikologis. Kalau dari dalam, saya tidak percaya tidak akan ada dampak psikologisnya. Pembenahan tidak akan maksimal, baik organisasi maupun fungsi-fungsinya," tandas Magarito.
(maf)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6570 seconds (0.1#10.140)