Fraksi DPR Matangkan Pengajuan Interpelasi

JAKARTA - Wacana penggunaan hak interpelasi atas peluncuran tiga kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir. Kebijakan Jokowi mengenai penerapan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan sumber mata anggaran yang jelas.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Bambang Soesatyo dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini mengatakan, DPR terlebih dulu melakukan pendalaman dan pengkajian sebelum menempuh jalur interpelasi. Pendalaman itu akan dilakukan di fraksi-fraksi serta komisi terkait seperti Komisi IX dan Komisi X.

Bambang menjelaskan, nantinya komisi terkait akan mengundang kementerian yang mengurusi tiga kartu tersebut, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan. “Nantinya para menteri akan menjelaskan mengenai kartu-kartu itu,” urai Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu di Jakarta kemarin.

Pada dasarnya, kata dia, Fraksi Partai Golkar sudah menyetujui pengajuan hak interpelasi. Namun pihaknya masih menunggu penjelasan pemerintah. “Kalau penjelasan para menteri tidak memuaskan, akan ada pengajuan interpelasi sesuai aturan dan ketentuan undang-undang,” katanya.

Jazuli Juwaini mengakui pihaknya masih menunggu hasil pendalaman dan pengkajian tiga kartu ini di komisi terkait. Menurut dia, pemerintah harus menjelaskan landasan dari peluncuran tiga kartu sakti tersebut, terkhusus mengenai mata anggarannya. Karena selama ini DPR tidak dilibatkan dalam pembahasan kartu tersebut. “Jadi apa dasar hukumnya dan dari mana sumber anggaran karena membutuhkan jumlah yang tidak sedikit,” tandasnya.

Pakar hukum tata negara dari Unhas Makassar Aminuddin Ilmar mengatakan, penyebab munculnya keberatan DPR terhadap tiga kartu sakti Jokowi karena tidak ada persetujuan DPR soal sumber anggaran. Namun dia menilai Jokowi punya alasan tidak meminta persetujuan DPR, yaitu saat ini parlemen sedang dilanda kisruh.

“Itu celah yang sepertinya dimanfaatkan Jokowi. Dia baru akan bicarakan itu kalau DPR sudah berdamai. Di saat yang sama dia memang perlu bekerja cepat merealisasi janji kampanyenya,” ujar dia kemarin. Ilmar mengatakan, Jokowi memang harus menjelaskan sumber penganggaran kartu sakti tersebut keDPR. Presidenharus memberikan pemahaman agar ke depan tidak menimbulkan perdebatan panjang yang akan mengganggu pemerintahan.

Kiswondari/Bakti munir