DPR Akan Tambah Komisi Maritim
A
A
A
JAKARTA - Wakil DPR Fahri Hamzah mengatakan akan ada penambahan jumlah komisi salah satunya komisi maritim. Namun, jumlah penambahan komisi belum pasti.
"Jumlahnya sedang dibahas dan salah satu akan ada komisi maritim," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Wakil Sekretaris Jendral Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku, komisi maritim merespons kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terkait poros maritim.
Kebijakan penambahan komisi itu akan segera dibawa ke Sidang Paripurna. Namun, sampai saat ini komisi maritim belum ditentukan mitra kerjanya.
"Maka kita merespons dengan menambah komisi maritim, mitranya belum karena diputuskan di paripurna," tegasnya.
Sekadar informasi, Presiden Jokowi memfokuskan pemerintahannya di sektor laut. Wacana poros maritim digaungkan sejak kampanye pemilu presiden.
Setelah dilantik bersama Wapres Jusuf Kalla, Jokowi kerap menyinggung soal potensi di bidang laut. Dari 34 kementerian, Jokowi salah satunya membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman yang dijabat oleh Indroyono Soesilo.
"Jumlahnya sedang dibahas dan salah satu akan ada komisi maritim," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Wakil Sekretaris Jendral Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku, komisi maritim merespons kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terkait poros maritim.
Kebijakan penambahan komisi itu akan segera dibawa ke Sidang Paripurna. Namun, sampai saat ini komisi maritim belum ditentukan mitra kerjanya.
"Maka kita merespons dengan menambah komisi maritim, mitranya belum karena diputuskan di paripurna," tegasnya.
Sekadar informasi, Presiden Jokowi memfokuskan pemerintahannya di sektor laut. Wacana poros maritim digaungkan sejak kampanye pemilu presiden.
Setelah dilantik bersama Wapres Jusuf Kalla, Jokowi kerap menyinggung soal potensi di bidang laut. Dari 34 kementerian, Jokowi salah satunya membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman yang dijabat oleh Indroyono Soesilo.
(kri)