Dana CSR Buat Kartu Sakti, Masyarakat Luar Jawa Dirugikan
Sabtu, 08 November 2014 - 05:31 WIB
Dana CSR Buat Kartu Sakti, Masyarakat Luar Jawa Dirugikan
A
A
A
JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kebijakan penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) untuk tiga kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa membuat masyarakat di daerah, terutama di luar Pulau Jawa kecewa.
Tiga kartu sakti Jokowi itu yakni, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Daerah mereka rusak karena ditambang, tapi dana CSR-nya bukan untuk membantu masyarakat lokal, malah dipakai untuk danai prorgam tiga kartu sakti," ujar Yusril dalam kicauan di akun Twitternya @Yusrilihza_Mhd, Jumat 7 November 2014.
Apalagi program tiga kartu dikaitkan dengan kompensasi kenaikan BBM yang bakal dilakukan Pemerintah.
"Masyarakat lokal akan tanya, mengapa dana CSR BUMN untuk mereka digunakan untuk kompensasi kenaikan BBM? Apa hubungannya?" ucap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) itu.
Menurutnya, Presiden Jokowi mestinya menyadari dampak dari semua ini, serta kemungkinan kekecewaan masyarakat lokal akibat berkurangnya dana CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Apalagi, sebagian besar dana CSR BUMN disalurkan di luar Jawa, sementara bagian terbesar penerima program tiga kartu ada di Pulau Jawa.
"Apakah dana CSR yang seharusnya dinikmati masyarakat lokal luar Jawa akan tersedot habis untuk danai program tiga kartu yang sebagian besar di Pulau Jawa," pungkasnya.
Tiga kartu sakti Jokowi itu yakni, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Daerah mereka rusak karena ditambang, tapi dana CSR-nya bukan untuk membantu masyarakat lokal, malah dipakai untuk danai prorgam tiga kartu sakti," ujar Yusril dalam kicauan di akun Twitternya @Yusrilihza_Mhd, Jumat 7 November 2014.
Apalagi program tiga kartu dikaitkan dengan kompensasi kenaikan BBM yang bakal dilakukan Pemerintah.
"Masyarakat lokal akan tanya, mengapa dana CSR BUMN untuk mereka digunakan untuk kompensasi kenaikan BBM? Apa hubungannya?" ucap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) itu.
Menurutnya, Presiden Jokowi mestinya menyadari dampak dari semua ini, serta kemungkinan kekecewaan masyarakat lokal akibat berkurangnya dana CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Apalagi, sebagian besar dana CSR BUMN disalurkan di luar Jawa, sementara bagian terbesar penerima program tiga kartu ada di Pulau Jawa.
"Apakah dana CSR yang seharusnya dinikmati masyarakat lokal luar Jawa akan tersedot habis untuk danai program tiga kartu yang sebagian besar di Pulau Jawa," pungkasnya.
(maf)
