JK Bantah Kartu Sakti Program Lanjutan SBY
JK Bantah Kartu Sakti Program Lanjutan SBY
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah kartu sakti merupakan program lanjutan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Program undang-undang, bukan program SBY bukan program siapa, itu undang-undang. BPJS itu kan undang-undang, anggaran di Diknas pendidikan itu 20% itu UUD," kata JK di kantornya, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Lagipula, menurut dia, jika memang kartu sakti itu cuma penggantian nama dari program sebelumnya tidak menjadi masalah.
"Kan nama itu boleh-boleh saja dan juga sistem itu kan boleh diubah. Sistemnya boleh diubah dong sesuai dengan apa yang pandangan kita lebih baik, lebih cepat."
"Nah itu sebabnya itu hanya sistem aja, sistem kan tidak perlu ada undang-undang, dan undang-undangnya sudah ada," tambah kata mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
"Program undang-undang, bukan program SBY bukan program siapa, itu undang-undang. BPJS itu kan undang-undang, anggaran di Diknas pendidikan itu 20% itu UUD," kata JK di kantornya, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Lagipula, menurut dia, jika memang kartu sakti itu cuma penggantian nama dari program sebelumnya tidak menjadi masalah.
"Kan nama itu boleh-boleh saja dan juga sistem itu kan boleh diubah. Sistemnya boleh diubah dong sesuai dengan apa yang pandangan kita lebih baik, lebih cepat."
"Nah itu sebabnya itu hanya sistem aja, sistem kan tidak perlu ada undang-undang, dan undang-undangnya sudah ada," tambah kata mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
(kri)
Explore More