YLBHI: DPR Harus Kembali Jadi Wakil Rakyat
Jum'at, 07 November 2014 - 17:51 WIB
YLBHI: DPR Harus Kembali Jadi Wakil Rakyat
A
A
A
JAKARTA - DPR periode 2014-2014 harusnya bisa bangkit dan merubah citra negatif di mata masyarakat. Sebaliknya, DPR justru masih terjebak di kubangan yang sama.
Menurut Direktur Advokasi dan Kampanye Yayasan Lembaga Badan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain, DPR sudah melenceng dari tugas dan tanggung jawab mereka dengan lahirnya DPR tandingan. Ia mencontohkan, seperti partai politik yang tidak kompeten dan pimpinan partai yang egois.
"Ketika partai masih belum memiliki sistem rekrutmen dan sistem keuangan yang baik, pada saat yang sama terjadi ketidakpedulian dari pimpinan partai. Mengutamakan kepentingan partai dan mengabaikan tugas dan kewajiban mereka," ujar Bahrain di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2014).
Menurut dia, pasal-pasal dalam UU MD3 2014 juga sudah melanggar kedaulatan rakyat. Salah satunya pasal yang mengatur proses pemilihan pemimpin DPR melalui sistem paket, bukan melalui proses musyawarah.
"Akibatnya terjadi ketidakberfungsian keterwakilan rakyat. Pimpinan DPR yang terpilih meskipun sah tapi tidak demokratis," tandasnya.
Ia menilai, politik yang dijalankan di parlemen adalah politik transaksional. Pasalnya, ketua partai tidak mempunyai visi negarawan tapi transaksional.
"Akibatnya sudah terjadi pelecehan kemanusiaan. Sila ke tiga Pancasila, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia sudah dilanggar," ucap dia. Pada akhirnya dampak dari kekisruhan yang terjadi sekarang adalah hilangnya kehormatan dan martabat DPR di mata rakyat.
Menurut Direktur Advokasi dan Kampanye Yayasan Lembaga Badan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain, DPR sudah melenceng dari tugas dan tanggung jawab mereka dengan lahirnya DPR tandingan. Ia mencontohkan, seperti partai politik yang tidak kompeten dan pimpinan partai yang egois.
"Ketika partai masih belum memiliki sistem rekrutmen dan sistem keuangan yang baik, pada saat yang sama terjadi ketidakpedulian dari pimpinan partai. Mengutamakan kepentingan partai dan mengabaikan tugas dan kewajiban mereka," ujar Bahrain di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2014).
Menurut dia, pasal-pasal dalam UU MD3 2014 juga sudah melanggar kedaulatan rakyat. Salah satunya pasal yang mengatur proses pemilihan pemimpin DPR melalui sistem paket, bukan melalui proses musyawarah.
"Akibatnya terjadi ketidakberfungsian keterwakilan rakyat. Pimpinan DPR yang terpilih meskipun sah tapi tidak demokratis," tandasnya.
Ia menilai, politik yang dijalankan di parlemen adalah politik transaksional. Pasalnya, ketua partai tidak mempunyai visi negarawan tapi transaksional.
"Akibatnya sudah terjadi pelecehan kemanusiaan. Sila ke tiga Pancasila, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia sudah dilanggar," ucap dia. Pada akhirnya dampak dari kekisruhan yang terjadi sekarang adalah hilangnya kehormatan dan martabat DPR di mata rakyat.
(kri)
