Polemik Kartu Sakti, Demokrat Minta DPR Bersatu Dulu

JAKARTA - Terkait Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mempertanyakan legalitas kartu sakti yang dikeluarkan oleh Joko Widoodo (Jokowi), Partai Demokrat ingin dua kubu yang terbelah di DPR bersatu terlebih dahulu.

"Sudah hentikan lah dulu dua kelompok ini (KMP dan KIH), jadilah Indonesia Merah Putih yang Hebat. Sekarang kalau kita mau bicara kartu, gimana kita mau bahas jika kondisi DPR seperti ini," ujar Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Menurut Ruhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan KIS dan KIP karena ingin memenuhi janji-janjinya saat pemilu lalu. Dia meminta DPR kompak mendukung program Jokowi itu.

"Kartu Pak Jokowi ini kan karena janji-janji kampanyenya mau direalisasikan olehnya. Kalau pemerintah mau bekerja, sementara DPR belum bisa bekerja, masa kita mau halang-halangi pemerintah bekerja," tandasnya.