Soal BBM, PDIP Tegaskan Back Up Pemerintah
Jum'at, 07 November 2014 - 09:42 WIB
Soal BBM, PDIP Tegaskan Back Up Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan posisinya sebagai partai penopang utama pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Penegasan itu dinyatakan Plt Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi wacana kenaikkan harba bahan bakar minyak (BBM).
"Kebijakan strategis pemerintah untuk bangsa dan negara, termasuk kebijakan realokasi subsidi BBM. merupakan pilihan yang harus diambil oleh siapapun yang memerintah," ujar Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Hasto menyebut PDIP melihat bahwa arah kebijakan Jokowi dengan mengedepankan kepentingan rakyat melalui percepatan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan Indonesia Sejahtera sebagai sesuatu yang tepat, sebelum realokasi subsidi BBM dijalankan.
"PDIP meyakini pemerintahan Jokowi secara tegas juga menjalankan kebijakan efisiensi hulu-hilir di sektor energi, melakukan audit migas, dan terus berupaya memerangi mafia migas, termasuk langkah terobosan MOU dengan Pemerintah Angola yang menghemat anggaran Rp15 triliun," tutur Hasto.
Hasto mengatakan harus dilihat juga, bahwa Jokowi diwarisi "bom waktu" terkait buruknya kondisi fiskal akibat target pajak yang selama tiga tahun terakhir tidak pernah tercapai, beban carry over subsidi tahun 2012 dan 2013 serta defisit ganda di APBN dan neraca transaksi berjalan.
Dengan demikian upaya merombak tatanan perekonomian yang tidak sehat, boros, dan sarat dengan beban hutang merupakan skala prioritas kebijakan Jokowi.
"Memang tidak mudah tetapi itulah yang dihadapi Jokowi, tanpa bermaksud menyalahkan atas buruknya kondisi perekonomian yang diwariskan pemerintahan SBY. Tugas pemimpinlah untuk membereskan hal tersebut dan terus menerus memastikan bahwa kebijakan realokasi BBM merupakan obat pahit untuk membuat perekonomian lebih sehat," tutur Hasto.
Begitu kebijakan tersebut diambil,Hasto menyebut rakyat akan melihat kebijakan perbaikan saluran irigasi pertanian, bendungan, perbaikan jalan dan transportasi publik serta perbaikan kampung-kampung kumuh akan semakin deras mengalir ke rakyat.
"Dengan menegaskan posisi politik sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan tersebut maka PDIP akan mengawal bersama dengan seluruh harapan rakyat untuk hidup lebih baik," ujar Hasto.
Penegasan itu dinyatakan Plt Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi wacana kenaikkan harba bahan bakar minyak (BBM).
"Kebijakan strategis pemerintah untuk bangsa dan negara, termasuk kebijakan realokasi subsidi BBM. merupakan pilihan yang harus diambil oleh siapapun yang memerintah," ujar Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Hasto menyebut PDIP melihat bahwa arah kebijakan Jokowi dengan mengedepankan kepentingan rakyat melalui percepatan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar dan Indonesia Sejahtera sebagai sesuatu yang tepat, sebelum realokasi subsidi BBM dijalankan.
"PDIP meyakini pemerintahan Jokowi secara tegas juga menjalankan kebijakan efisiensi hulu-hilir di sektor energi, melakukan audit migas, dan terus berupaya memerangi mafia migas, termasuk langkah terobosan MOU dengan Pemerintah Angola yang menghemat anggaran Rp15 triliun," tutur Hasto.
Hasto mengatakan harus dilihat juga, bahwa Jokowi diwarisi "bom waktu" terkait buruknya kondisi fiskal akibat target pajak yang selama tiga tahun terakhir tidak pernah tercapai, beban carry over subsidi tahun 2012 dan 2013 serta defisit ganda di APBN dan neraca transaksi berjalan.
Dengan demikian upaya merombak tatanan perekonomian yang tidak sehat, boros, dan sarat dengan beban hutang merupakan skala prioritas kebijakan Jokowi.
"Memang tidak mudah tetapi itulah yang dihadapi Jokowi, tanpa bermaksud menyalahkan atas buruknya kondisi perekonomian yang diwariskan pemerintahan SBY. Tugas pemimpinlah untuk membereskan hal tersebut dan terus menerus memastikan bahwa kebijakan realokasi BBM merupakan obat pahit untuk membuat perekonomian lebih sehat," tutur Hasto.
Begitu kebijakan tersebut diambil,Hasto menyebut rakyat akan melihat kebijakan perbaikan saluran irigasi pertanian, bendungan, perbaikan jalan dan transportasi publik serta perbaikan kampung-kampung kumuh akan semakin deras mengalir ke rakyat.
"Dengan menegaskan posisi politik sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan tersebut maka PDIP akan mengawal bersama dengan seluruh harapan rakyat untuk hidup lebih baik," ujar Hasto.
(dam)
