Wacana Harga BBM Naik, PAN Minta Pemerintah Kreatif
Kamis, 06 November 2014 - 08:54 WIB
Wacana Harga BBM Naik, PAN Minta Pemerintah Kreatif
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno mengatakan, pemerintah harus lebih kreatif mencari sumber masukan keuangan negara tanpa mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya wacana kenaikan harga BBM bersubsidi yang mulai bergulir, tentu sangat berdampak pada masyakarakat lapisan bawah.
"Harga BBM dipasar internasional sudah turun, sehrusnya pemerintah lebih kreatif untuk mencari sumber masukan ke negara tanpa melakukan pencabubtan susbsidi BBM" kata Teguh saat dihubungi Sindonews, Kamis (6/11/2014).
Teguh menjelaskan, jika pemerintah menaikkan harga BBM maka masyarakat lapisan paling bawah yang merasakan, karena harga kebutuhan akan mengalami kenaikan.
"Pasti kenaikan BBM akan menimbulkan inflasi dan pasti akan memukul kelompok masyarakat terbawah," ucapnya.
PAN melihat, kata Teguh, subsidi BBM masih terjadi kurang tepat sasaran. Dia menilai aparat penegak hukum juga belum maksimal melakukan penindakan, terbukti masih banyak penyelundupan yang terjadi.
"Ini semua membutuhkan ketegasan dari penegakan hukum, sehingga beban subsidi tidak membebani uang negara tapi efisiensi harus dilakukan," tegasnya.
Menurutnya wacana kenaikan harga BBM bersubsidi yang mulai bergulir, tentu sangat berdampak pada masyakarakat lapisan bawah.
"Harga BBM dipasar internasional sudah turun, sehrusnya pemerintah lebih kreatif untuk mencari sumber masukan ke negara tanpa melakukan pencabubtan susbsidi BBM" kata Teguh saat dihubungi Sindonews, Kamis (6/11/2014).
Teguh menjelaskan, jika pemerintah menaikkan harga BBM maka masyarakat lapisan paling bawah yang merasakan, karena harga kebutuhan akan mengalami kenaikan.
"Pasti kenaikan BBM akan menimbulkan inflasi dan pasti akan memukul kelompok masyarakat terbawah," ucapnya.
PAN melihat, kata Teguh, subsidi BBM masih terjadi kurang tepat sasaran. Dia menilai aparat penegak hukum juga belum maksimal melakukan penindakan, terbukti masih banyak penyelundupan yang terjadi.
"Ini semua membutuhkan ketegasan dari penegakan hukum, sehingga beban subsidi tidak membebani uang negara tapi efisiensi harus dilakukan," tegasnya.
(maf)
