Fahri Hamzah: Tidak Boleh Ada Dualisme di DPR
Rabu, 05 November 2014 - 13:33 WIB
Fahri Hamzah: Tidak Boleh Ada Dualisme di DPR
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, dengan sistem presidensialisme tak mengenal perpecahan atau dualisme kepemimpinan di parlemen.
"Dalam prinsip presidensialisme, kepresidenan cuma ada satu, presiden dan wapres tidak boleh ada masalah. Tidak boleh ada dualisme. Sama di legislatif juga gitu," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Fahri pun menyarankan agar fraksi yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mau berembuk bersama menuntaskan persoalan di parlemen.
"Karena itu istilah islah hendaknya dimaknai ayo untuk ngobrol-ngobrol, kan semuanya bisa diobrolin," ucapnya.
"Jadi, teman-teman tidak perlu ditakuti, kenyataan bahwa alat kelengkapan dewan dipimpin kelompok yang dahulu rival Jokowi. Enggak usah khawatir, enggak ada apa-apa karena ini soal pembagian tugas biasa," terangnya.
Setelah berbincang bersama, fraksi pendukung Jokowi-JK diimbau mau menyerahkan nama-nama anggota untuk setiap alat kelengkapan dewan. Sehingga mengenai pemimpin komisi yang mereka inginkan bisa dibicarakan.
"Masuk dahulu ke alat kelengkapan dewan, sebab tidak mungkin musyawarah mufakat apabila alat kelengkapan belum ada, karena letak musyawarah mufakat itu di alat kelengkapan, di luar itu susah," pungkasnya.
"Dalam prinsip presidensialisme, kepresidenan cuma ada satu, presiden dan wapres tidak boleh ada masalah. Tidak boleh ada dualisme. Sama di legislatif juga gitu," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Fahri pun menyarankan agar fraksi yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mau berembuk bersama menuntaskan persoalan di parlemen.
"Karena itu istilah islah hendaknya dimaknai ayo untuk ngobrol-ngobrol, kan semuanya bisa diobrolin," ucapnya.
"Jadi, teman-teman tidak perlu ditakuti, kenyataan bahwa alat kelengkapan dewan dipimpin kelompok yang dahulu rival Jokowi. Enggak usah khawatir, enggak ada apa-apa karena ini soal pembagian tugas biasa," terangnya.
Setelah berbincang bersama, fraksi pendukung Jokowi-JK diimbau mau menyerahkan nama-nama anggota untuk setiap alat kelengkapan dewan. Sehingga mengenai pemimpin komisi yang mereka inginkan bisa dibicarakan.
"Masuk dahulu ke alat kelengkapan dewan, sebab tidak mungkin musyawarah mufakat apabila alat kelengkapan belum ada, karena letak musyawarah mufakat itu di alat kelengkapan, di luar itu susah," pungkasnya.
(maf)
