Alasan Fraksi PPP Ikut Paripurna DPR Tandingan
A
A
A
JAKARTA - Fraksi PPP tak terlihat dalam rapat paripurna DPR dengan agenda pembicaraan mengenai mitra kerja untuk setiap komisi.
Mereka justru hadir di rapat paripurna DPR tandingan yang diselenggarakan fraksi yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengagendakan penentuan komposisi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, berdasarkan hasil keputusan Muktamar VIII Surabaya mereka sejalan dengan KIH.
"Itu putusan Muktamar Surabaya," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Selasa 4 November 2014.
Kata dia, hasil muktamar ini juga sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly beberapa waktu lalu. "Muktmar forum tertinggi tingkat nasional di PPP, Muktamar Surabaya yang dilegalisir pemerintah," ujarnya.
Karenanya, Fraksi PPP pun akan mengikuti kegiatan di parlemen yang dilaksanakan oleh koalisi pendukung Jokowi-JK tersebut. "Suka tidak suka itu keputusan Muktamar Surabaya," pungkasya.
Mereka justru hadir di rapat paripurna DPR tandingan yang diselenggarakan fraksi yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengagendakan penentuan komposisi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, berdasarkan hasil keputusan Muktamar VIII Surabaya mereka sejalan dengan KIH.
"Itu putusan Muktamar Surabaya," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Selasa 4 November 2014.
Kata dia, hasil muktamar ini juga sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly beberapa waktu lalu. "Muktmar forum tertinggi tingkat nasional di PPP, Muktamar Surabaya yang dilegalisir pemerintah," ujarnya.
Karenanya, Fraksi PPP pun akan mengikuti kegiatan di parlemen yang dilaksanakan oleh koalisi pendukung Jokowi-JK tersebut. "Suka tidak suka itu keputusan Muktamar Surabaya," pungkasya.
(kri)