APBD Ditargetkan Terserap 60%
APBD Ditargetkan Terserap 60%
A
A
A
JAKARTA - Penyerapan APBD 2014 menjelang akhir tahun anggaran diharapkan tidak terlalu rendah dari total APBD DKI Rp72,9 triliun.
Namun, target tersebut terkendala dengan sisa tahun anggaran yang tinggal dua bulan lagi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyadari penyerapan APBD 2014 hingga Oktober baru mencapai sekitar 28–30%. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Pada Oktober 2013, penyerapan sudah mencapai 44%. Diperkirakan Desember mendatang penyerapan anggaran tidak akan mencapai 100%, namun diharapkan bisa mencapai 60%.
”Kami akan genjot penyerapan APBD lebih tinggi lagi jelang akhir tahun ini. Caranya kerja dan kerja keras,” katanya kemarin. Menurutnya, saat ini tengah berlangsung beberapa pekerjaan fisik, baik di sektor pengendalian banjir, perbaikan jalan rusak, maupun pengadaan barang dan jasa. Pembayaran semua proyek hingga kini belum dilakukan. Penagihan akan dilakukan kontraktor menjelang kontrak kerja selesai pada akhir tahun anggaran.
Wali Kota Jakarta Utara ini melihat tahun ini banyak kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran. Ke depannya dia akan membagi tugas BPKD ke tingkat wilayah, salah satunya untuk pencatatan aset. Selama ini pencatatan aset daerah belum kunjung selesai karena banyak yang harus ditelusuri. Di samping itu, jumlah sumber daya manusia (SDM) di BPKD juga terbatas.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Agus Priyono menyebutkan, jajaran Dinas PU serta Sudin PU Jalan dan PU Tata Air masih terus menyelesaikan pekerjaan pengendalian banjir dan penanganan jalan rusak. Baik itu pengerukan drainase mikro maupun penurapan kali agar tebing saluran air makro atau sungai lebih kuat. ”Untuk penambahan sarana penampungan air untuk mengantisipasi banjir, seperti waduk tidak dapat dipastikan bisa dikerjakan tahun ini,” terangnya.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi berpendapat, rendahnya penyerapan APBD tahun ini akibat sistem kerja di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa yang kini sudah berubah menjadi Badan Layanan Pengadaan (BLP) Barang dan Jasa terlalu rumit. Bahkan, disinyalir banyak SDM-nya titipan para broker atau calo proyek. ”Di ULP itu banyak aparatnya titipan dari oknum broker,” tandasnya.
Namun, tudingan itu dibantah Kepala BLP Barang dan Jasa DKI Jakarta I Gede Dewa Sony Aryawan. Diamenegaskan, semua personel sudah berusaha bekerja transparan dan tidak tergoda pada kecurangan. Dia menyebutkan tudingan miring itu bentuk opini yang diciptakan para kontraktor atau pengusaha yang tendernya tidak lolos.
”Tugas anak buah saya itu sangat berat. Mereka terkesan dicari-cari kesalahannya oleh oknum tertentu. Dianggap bermain proyek. Kalau memang ada dugaan itu, buktikan dan serahkan kepada saya biar ditindak tegas,” tandasnya.
Ilham safutra
Namun, target tersebut terkendala dengan sisa tahun anggaran yang tinggal dua bulan lagi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyadari penyerapan APBD 2014 hingga Oktober baru mencapai sekitar 28–30%. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Pada Oktober 2013, penyerapan sudah mencapai 44%. Diperkirakan Desember mendatang penyerapan anggaran tidak akan mencapai 100%, namun diharapkan bisa mencapai 60%.
”Kami akan genjot penyerapan APBD lebih tinggi lagi jelang akhir tahun ini. Caranya kerja dan kerja keras,” katanya kemarin. Menurutnya, saat ini tengah berlangsung beberapa pekerjaan fisik, baik di sektor pengendalian banjir, perbaikan jalan rusak, maupun pengadaan barang dan jasa. Pembayaran semua proyek hingga kini belum dilakukan. Penagihan akan dilakukan kontraktor menjelang kontrak kerja selesai pada akhir tahun anggaran.
Wali Kota Jakarta Utara ini melihat tahun ini banyak kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran. Ke depannya dia akan membagi tugas BPKD ke tingkat wilayah, salah satunya untuk pencatatan aset. Selama ini pencatatan aset daerah belum kunjung selesai karena banyak yang harus ditelusuri. Di samping itu, jumlah sumber daya manusia (SDM) di BPKD juga terbatas.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Agus Priyono menyebutkan, jajaran Dinas PU serta Sudin PU Jalan dan PU Tata Air masih terus menyelesaikan pekerjaan pengendalian banjir dan penanganan jalan rusak. Baik itu pengerukan drainase mikro maupun penurapan kali agar tebing saluran air makro atau sungai lebih kuat. ”Untuk penambahan sarana penampungan air untuk mengantisipasi banjir, seperti waduk tidak dapat dipastikan bisa dikerjakan tahun ini,” terangnya.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi berpendapat, rendahnya penyerapan APBD tahun ini akibat sistem kerja di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa yang kini sudah berubah menjadi Badan Layanan Pengadaan (BLP) Barang dan Jasa terlalu rumit. Bahkan, disinyalir banyak SDM-nya titipan para broker atau calo proyek. ”Di ULP itu banyak aparatnya titipan dari oknum broker,” tandasnya.
Namun, tudingan itu dibantah Kepala BLP Barang dan Jasa DKI Jakarta I Gede Dewa Sony Aryawan. Diamenegaskan, semua personel sudah berusaha bekerja transparan dan tidak tergoda pada kecurangan. Dia menyebutkan tudingan miring itu bentuk opini yang diciptakan para kontraktor atau pengusaha yang tendernya tidak lolos.
”Tugas anak buah saya itu sangat berat. Mereka terkesan dicari-cari kesalahannya oleh oknum tertentu. Dianggap bermain proyek. Kalau memang ada dugaan itu, buktikan dan serahkan kepada saya biar ditindak tegas,” tandasnya.
Ilham safutra
(ars)
Explore More