DPR Siap Jalin Kemitraan dengan Pemerintah Jokowi
Minggu, 02 November 2014 - 13:36 WIB
DPR Siap Jalin Kemitraan dengan Pemerintah Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, DPR segera menjadwalakan rapat kemitraan dengan pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Dia berharap hal ini berjalan dengan solid.
Salah satu yang menjadi prioritas adalah mengundang Menko Kemaritiman. Karena, ini adalah Menko yang baru dan tak punya kantor dan anggaran.
"Kami akan mengelaborasi tentang ini. Kita juga akan mengundang Ibu Puan Maharani (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK)," kata Fahri di Senayan, Jakarta, Minggu (2/11/2014).
"Apa perbedaan Kesra dengan Pembangunan Manusia dan Budaya, dengan ini kita sudah meminta sekjen (sekretaris jenderal) untuk mengirim undangan," imbuhnya.
Sehingga, sambungnya, pemimpin DPR akan mengadakan rapat pengganti badan musyawarah (bamus), dan pemimpin akan mengundang semua pihak termasuk dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, dalam bamus tidak ada lagi bagi-bagi kekuasaan. Terkait dengan paripurna dari DPR tandingan, kata Fahri, sekjen itu tahu mana yang benar dan yang tidak.
Fahri menyarankan, agar KIH sebaiknua mendaftar di alat kelengkapan dewan (AKD). Apalagi kalau ada lima fraksi, dan itu jumlah yang cukup kuat. Di bamus nanti memberikan banyak ruang, dan UU MD3 ini mempunyai ruang yang kuat untuk membentuk UU.
"Tak ada yang mengganggu, semua kita mengenal, apa yang mengunci, kita semua transparan, enggak ada kunci mengunci, Pak Setnov (Setya Novanto Ketua DPR) bilang ada pembicaraan yang baik dengan Pak Jokowi," terangnya.
Terkait dengan proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Fahri mengatakan, agar biarlah MKD berproses untuk menangani tindakan KIH itu.
"MKD ini berbeda dengan BK, MKD diatur dalam UU seperti DKPP," pungkasnya.
Salah satu yang menjadi prioritas adalah mengundang Menko Kemaritiman. Karena, ini adalah Menko yang baru dan tak punya kantor dan anggaran.
"Kami akan mengelaborasi tentang ini. Kita juga akan mengundang Ibu Puan Maharani (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK)," kata Fahri di Senayan, Jakarta, Minggu (2/11/2014).
"Apa perbedaan Kesra dengan Pembangunan Manusia dan Budaya, dengan ini kita sudah meminta sekjen (sekretaris jenderal) untuk mengirim undangan," imbuhnya.
Sehingga, sambungnya, pemimpin DPR akan mengadakan rapat pengganti badan musyawarah (bamus), dan pemimpin akan mengundang semua pihak termasuk dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, dalam bamus tidak ada lagi bagi-bagi kekuasaan. Terkait dengan paripurna dari DPR tandingan, kata Fahri, sekjen itu tahu mana yang benar dan yang tidak.
Fahri menyarankan, agar KIH sebaiknua mendaftar di alat kelengkapan dewan (AKD). Apalagi kalau ada lima fraksi, dan itu jumlah yang cukup kuat. Di bamus nanti memberikan banyak ruang, dan UU MD3 ini mempunyai ruang yang kuat untuk membentuk UU.
"Tak ada yang mengganggu, semua kita mengenal, apa yang mengunci, kita semua transparan, enggak ada kunci mengunci, Pak Setnov (Setya Novanto Ketua DPR) bilang ada pembicaraan yang baik dengan Pak Jokowi," terangnya.
Terkait dengan proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Fahri mengatakan, agar biarlah MKD berproses untuk menangani tindakan KIH itu.
"MKD ini berbeda dengan BK, MKD diatur dalam UU seperti DKPP," pungkasnya.
(maf)
