DPR Tandingan Ada Akibat Komunikasi Politik Buntu
A
A
A
JAKARTA - Kebuntuan komunikasi politik dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi salah satu penyebab adanya DPR tandingan.
Seperti diketahui, hingga kini masih ada dualisme pimpinan DPR setelah fraksi dari KIH membentuk pimpinan sementara DPR.
Padahal sebelumnya telah ada pimpinan DPR yang dipimpin Setya Novanto bersama empat wakilnya.
Mereka telah diambil sumpah oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2 Oktober 2014.
Pengamat Komunikasi Politik dari Emrus Corner, Emrus Sihombing berpendapat, hal ini terjadi karena adanya kebuntuan komunikasi politik dari fraksi di KIH dengan fraksi KMP.
"Saya melihat komunikasi politik dari kedua kubu mengalami kebuntuan," ujarnya saat berbincang dengan Sindonews, Minggu (2/11/2014).
Akibat adanya kebuntuan komunikasi politik itu, kedua kubu koalisi ini pun tak ada yang mengalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada.
"Yang ada ngotot-ngototan, jadi komunikasi KIH dengan KMP sedang terjadi deadlock. Artinya komunikasi politik mereka tidak baik," tegasnya.
Atas sikap ini, lanjut Emrus, rakyat pun yang dirugikan atas adanya dua pimpinan di DPR. "Ini siapa yang dirugikan, rakyat yang pada akhirnya dirugikan," pungkasnya.
Seperti diketahui, hingga kini masih ada dualisme pimpinan DPR setelah fraksi dari KIH membentuk pimpinan sementara DPR.
Padahal sebelumnya telah ada pimpinan DPR yang dipimpin Setya Novanto bersama empat wakilnya.
Mereka telah diambil sumpah oleh Mahkamah Agung (MA) pada 2 Oktober 2014.
Pengamat Komunikasi Politik dari Emrus Corner, Emrus Sihombing berpendapat, hal ini terjadi karena adanya kebuntuan komunikasi politik dari fraksi di KIH dengan fraksi KMP.
"Saya melihat komunikasi politik dari kedua kubu mengalami kebuntuan," ujarnya saat berbincang dengan Sindonews, Minggu (2/11/2014).
Akibat adanya kebuntuan komunikasi politik itu, kedua kubu koalisi ini pun tak ada yang mengalah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada.
"Yang ada ngotot-ngototan, jadi komunikasi KIH dengan KMP sedang terjadi deadlock. Artinya komunikasi politik mereka tidak baik," tegasnya.
Atas sikap ini, lanjut Emrus, rakyat pun yang dirugikan atas adanya dua pimpinan di DPR. "Ini siapa yang dirugikan, rakyat yang pada akhirnya dirugikan," pungkasnya.
(whb)